Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Importir dan pelaku usaha mengkhawatirkan dampak dari keterlambatan izin impor daging sapi. Importir mendesak agar Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera menerbitkan izin impor.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana mengungkapkan pemerintah masih memberlakukan kuota impor daging sapi beku untuk tahun 2025 sebanyak 180.000 ton. Sekitar 80.000 ton sudah teralisasi pada semester pertama, sehingga masih ada sisa kuota impor daging sekitar 100.000 ton untuk semester II-2025.
Hingga menjelang akhir bulan Agustus ini, Teguh mengatakan bahwa pengusaha masih kesulitan untuk mengimpor sisa kuota tersebut. Menurut dia, proses ini terhambat oleh lambatnya penerbitan Laporan Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Kuota (LHVRK) oleh Bapanas.
Baca Juga: Pebisnis Sebut Izin Impor Daging Sapi Masih Sulit
LHVRK diperlukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemendag. Teguh menyampaikan, sampai saat ini masih ada sembilan perusahaan anggota APPDI dan Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) yang masih belum mendapatkan LHVRK dari Bapanas.
Menurut Teguh, Bapanas terkesan terlebih dulu menerbitkan LHVRK untuk importir dengan skala kecil. "Semestinya equal treatment, pelayanannya sama, karena pengusaha sama-sama harus merancang suatu rencana kerja. Apalagi ini kan waktunya makin pendek," kata Teguh saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (20/8).
Pada pekan lalu, APPDI dan APPHI menyiarkan rilis bersama terkait dengan hambatan izin impor ini. Dalam rilis tersebut, Sekretaris APPHI Marina Ratna mengungkapkan bahwa dari 86 perusahaan yang mengajukan impor, baru separuh yang sudah mendapatkan izin. "Setahu kami baru sekitar 44 yang sudah keluar SPI-nya," kata Marina.
Sementara itu, masih ada 26 pelaku usaha yang menanti penerbitan SPI. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 mandek di Kemendag, dan sembilan terganjal di Bapanas.
Menurut Marina, perusahaan yang telah mendapatkan SPI tergolong memiliki volume kecil antara 200 ton sampai 600 ton. Sedangkan sebagian importir, termasuk yang memiliki skala lebih besar, masih menanti kepastian.
Hingga tengah pekan ini, Teguh menyatakan bahwa belum ada perubahan yang signifikan. "Problem masih dihadapi sebagian anggota APPDI ataupun APPHI yang belum mendapatkan surat persetujuan impor," ungkapnya.
Padahal, proses mendatangkan daging secara impor membutuhkan waktu yang cukup panjang. Bisa mencapai satu hingga dua bulan, tergantung dari negara asal. Adapun, mayoritas impor daging sapi sejauh ini masih berasal dari Australia.
"Bagi kami, yang penting izin dipercepat. Supaya kami bisa melakukan proses (impor), karena harus segera melakukan pembelian kepada vendor di negara asal. Kami berharap as soon as possible, kalau bisa di Agustus ini semua SPI sudah terbit," sebut Teguh.
Teguh pun mengingatkan, jika terjadi keterlambatan impor di tengah stok yang semakin menipis, maka dampaknya akan signifikan bagi pelaku usaha di dalam negeri. Terutama bagi sektor kuliner yang memerlukan daging sebagai bahan baku seperti di hotel, restoran dan katering (horeka).
"Pasar utama (daging impor) horeka, serta ada usaha yang menggunakannya untuk pengolahan sebagai raw material. Artinya, perlu dilihat bahwa hambatan-hambatan di perizinan memiliki implikasi yang luas dalam kegiatan ekonomi," ungkap Teguh.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada laporan mengenai kelangkaan pasokan daging sapi. Tapi, Hariyadi meminta agar kementerian dan lembaga terkait bisa bergerak cepat untuk mencegah dampak dari keterlambatan pasokan impor.
Sebab, ketersediaan daging sapi dari dalam negeri tidak bisa mencukupi kebutuhan di pasar domestik. "Informasi seperti ini mengkhawatirkan. (Jika pasokan impor daging terhambat) jelas akan mengganggu usaha," kata Hariyadi.
Hariyadi menjelaskan, pebisnis skala besar biasanya memiliki stok daging di atas satu bulan. Sedangkan pengusaha skala kecil hanya memiliki stok mingguan, lantaran perlu menyesuaikan dengan ketersediaan modal kerja.
Dus, kepastian ketersediaan daging menjadi krusial bagi pebisnis hotel dan restoran, terutama bagi pengusaha skala kecil. "Daging itu kan diolah menjadi makanan, dijual, ada nilai tambahnya, ada pajak di situ. Kalau nanti terjadi kekosongan ya gimana?," ujar Haryadi.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Eddy Sutanto juga berharap impor daging sapi tidak sampai terhambat. Selain soal ketersediaan, kepastian pasokan juga bakal memengaruhi harga daging.
Jika sampai ada kendala, pelaku usaha akan kesulitan untuk mencari pengganti daging sapi, lantaran pasokan dari dalam negeri tidak mencukupi. "Kalau bisa impor dibuka saja," tandas Eddy.
Sayangnya, hingga tulisan ini dibuat, pihak Bapanas maupun Kemendag belum merespons pertanyaan Kontan.co.id terkait dengan izin impor daging sapi tersebut.
Baca Juga: Importir Daging Sapi Beku Klaim Izin Impor Dipersulit
Selanjutnya: Gempa Magnitude 4,9 Guncang Bekasi, Ini Daftar Wilayah yang Merasakan Getaran
Menarik Dibaca: BMKG Catat Gempa Terkini Magnitudo 4,9 di Bekasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Powered Scenario Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_30072514251800.jpg)
