Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
Sementara itu, Presiden Direktur Medco Power Eka Satria mengungkapkan, pihaknya juga berminat turut serta dalam lelang yang bakal digelar PLN. "Tentunya kami berminat untuk berpartisipasi dalam proses lelang ini. Medco Power sendiri sudah terdaftar dalam DPT untuk proyek-proyek PLTS ke depan," ujar Eka kepada Kontan, Jumat (18/2).
Adapun, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Power Indonesia (PPI) Dicky Septriadi mengungkapkan, pihaknya selalu siap berkontribusi dalam mendukung program transisi pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan berbagai komitmen jangka panjang perusahaan.
Dicky pun tak menampik kemungkinan kolaborasi dengan PLN dalam pengembangan EBT ke depan. "Kolaborasi strategis dengan PLN ini menjadi jawaban terbaik untuk mewujudkan mimpi masa depan energi di Indonesia," ujar Dicky.
Sementara itu, Presiden Direktur Adaro Power Dharma Djojonegoro mengungkapkan, pihaknya berupaya untuk mendukung PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui prakarsa proposal dan tender. Di sisi lain, Adaro Power kini masih menanti lebih lanjut soal rencana lelang konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) oleh PLN.
"Saat ini kami masih menunggu dokumen lelang resmi dari PLN untuk mengetahui secara persis apakah Adaro dapat berkontribusi di proyek ini," terang Dharma.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan, penentuan nilai investasi dalam lelang konversi PLTD bergantung pada hasil yang diharapkan oleh PLN serta tingkat otonomi dari sistem.
Baca Juga: Adaro Power Terus Tingkatkan Pemanfaatan EBT
Adapun, untuk investasi PLTS baru di lokasi terpencil untuk setiap 1 MW diperkirakan mencapai US$ 1,3 juta hingga US$ 1,5 juta. Jumlah ini termasuk penggunaan modul TKDN. "Untuk biaya logistik cukup mahal, baterai kalau pakai Li Ion saya perkirakan sekitar US$ 0,5 juta hingga US$ 0,7 juta per MWh," ungkap Fabby kepada Kontan, Selasa (22/2).
Kendati demikian, Fabby memastikan untuk setiap sistem kapasitas juga harus dihitung sesuai profil beban. Di sisi lain, ketentuan lelang dinilai bakal menjadi kunci. Jika proyek dianggap bankable maka ada peluang para pengembang untuk turut serta. Sayangnya, sampai saat ini belum ada ketentuan lebih lanjut dalam lelang konversi PLTD ini.
Hal ini pun menyangkut dengan ketentuan local content. Sebelumnya, PLN mengharapkan adanya fleksibilitas tingkat komponen dalam negeri (TKDN), khususnya dalam konteks program konversi PLTD ke EBT ini.
Fabby mengungkapkan, mengingat proyek ini bakal menjadi proyek Independent Power Producer (IPP) maka perlu ada kajian untuk ketentuan TKDN. "Bisa menyebabkan kesulitan bagi pengembang mendapatkan pendanaan khususnya dari sumber-sumber pembiayaan internasional, apakah proyek jadi bankable," ungkap Fabby.
Fabby sendiri menyarankan adanya ketentuan penggunaan modul surya sesuai TKDN. Dengan demikian, produksi modul dalam negeri bisa ikut meningkat. Menurutnya, PLN perlu mengkaji terkait hal ini. "Saat ini kemampuan TKDN modul surya baru 40%, belum bisa di atas itu," pungkas Fabby.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
