/2026/03/04/2072076406.jpg "Pemangkasan Pasokan Saudi Aramco ke Asia Berpotensi Tekan Pengadaan Minyak RI")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemangkasan pasokan minyak mentah oleh Saudi Aramco ke pembeli di kawasan Asia berpotensi memengaruhi strategi pengadaan minyak Indonesia.
Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) pun mulai mengantisipasi dampak gangguan suplai global tersebut melalui diversifikasi sumber impor dan penguatan pasokan domestik.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan, pemerintah terus memantau dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu perdagangan energi internasional.
Sesuai arahan Presiden, Kementerian ESDM memastikan ketersediaan energi nasional tetap aman guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.
“Berbagai langkah antisipatif terus dilakukan, mulai dari penguatan pasokan dari sumber yang beragam, optimalisasi distribusi, hingga pemantauan intensif di seluruh wilayah,” ujar Dwi Anggia kepada Kontan, Kamis (26/3/2026).
Baca Juga: Pemerintah Ingin Terapkan WFH Satu Hari Sepekan, Begini Respon Commuter Line
Ia menambahkan, kondisi global yang tidak menentu juga menjadi momentum untuk mendorong efisiensi penggunaan energi oleh masyarakat.
Di sisi pelaku usaha, Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyebut perusahaan memaksimalkan produksi domestik sekaligus memperluas diversifikasi impor minyak mentah agar tidak bergantung pada satu negara pemasok.
Strategi pengadaan dilakukan melalui kombinasi kontrak jangka panjang (term) dan pembelian spot guna menjaga fleksibilitas pasokan.
Pertamina juga mengelola stok bahan bakar minyak (BBM) secara dinamis sesuai kebutuhan dan mengandalkan sistem logistik terintegrasi dari hulu hingga hilir. Selain itu, perusahaan terus memantau perkembangan harga energi global dan situasi geopolitik untuk menjaga stabilitas suplai nasional.
Ketergantungan Impor Tinggi
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai, pemangkasan pasokan minyak oleh Saudi Aramco merupakan sinyal tekanan sisi suplai global yang dapat langsung dirasakan Indonesia.
Pasalnya, ketergantungan impor minyak nasional masih tergolong tinggi, yakni sekitar 55%–60% dari kebutuhan BBM domestik.
Risiko yang muncul tidak hanya terkait ketersediaan fisik pasokan, tetapi juga lonjakan harga minyak di pasar Asia (premium Asia) serta kenaikan biaya logistik. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Badiul memperkirakan jika pemangkasan suplai mendorong kenaikan harga minyak global sebesar US$ 5–10 per barel, tambahan beban kotor impor minyak Indonesia dapat mencapai sekitar US$ 1,1 miliar hingga US$ 2,2 miliar per tahun atau setara Rp 17 triliun–Rp 34 triliun.
Dampak lanjutan juga dapat berupa pelebaran defisit transaksi berjalan dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Secara fiskal, setiap kenaikan Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$ 1 per barel diperkirakan menambah beban APBN sekitar Rp 2,5 triliun–Rp 3 triliun, tergantung volume impor dan kurs.
Baca Juga: Krisis Energi, Apindo Sarankan Pemangkasan Produksi Tambang Tidak Lebih dari 10%
"Dengan demikian, kenaikan harga US$ 10 per barel dapat meningkatkan beban fiskal hingga Rp 25 triliun–Rp 30 triliun apabila harga BBM di dalam negeri tidak disesuaikan," ujarnya kepada Kontan, Kamis (26/3/2026).
Porsi Impor dari Arab Saudi
Data Dewan Energi Nasional (DEN) dan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) menunjukkan impor minyak mentah Indonesia telah terdiversifikasi.
Pada 2025, Nigeria menjadi pemasok terbesar dengan volume 34,07 juta barel atau sekitar 25%, disusul Angola 28,5 juta barel (21%), dan Arab Saudi sebesar 25,36 juta barel atau sekitar 19%.
Selain itu, Indonesia juga mengimpor minyak mentah dari Brasil (9%), Australia (8%), serta sejumlah negara lain seperti Gabon, Amerika Serikat, dan Malaysia. Dengan komposisi tersebut, pemangkasan pasokan dari Arab Saudi berpotensi menekan sekitar seperlima pasokan impor minyak mentah Indonesia.
Risiko Teknis dan Strategi Diversifikasi
Badiul menambahkan, risiko jangka pendek juga muncul dari sisi teknis pengolahan. Beberapa kilang domestik dirancang untuk mengolah jenis minyak mentah tertentu, seperti middle sour crude dari Timur Tengah.
Jika pasokan berkurang dan harus diganti dengan crude dari wilayah lain, efisiensi kilang dapat menurun sementara karena memerlukan penyesuaian teknis.
Untuk mengantisipasi hal ini, Pertamina dinilai perlu memperluas kontrak pengadaan baik spot maupun jangka panjang ke kawasan Afrika Barat, Amerika Serikat, atau Amerika Latin. Namun, keputusan tersebut harus mempertimbangkan selisih harga minyak, biaya pengiriman (freight), serta stabilitas pasokan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan fleksibilitas dalam strategi pengadaan minyak mentah, bukan sekadar mengandalkan kontrak berbasis pertimbangan geopolitik.
Baca Juga: Dampak Konflik Global, Penjualan Ritel Indonesia Terancam Lesu hingga Kuartal III
Dorong Cadangan Strategis dan Pengurangan Impor
Dalam jangka menengah, Indonesia juga perlu memperkuat ketahanan energi melalui pembangunan cadangan minyak strategis (strategic petroleum reserve). Idealnya, cadangan energi nasional mencapai 30–60 hari konsumsi, sementara saat ini masih terbatas sekitar 20–23 hari.
Penambahan cadangan sekitar 10 hari atau setara 15 juta barel dinilai dapat menjadi penyangga (shock absorber) saat pasar global terguncang.
Upaya lain yang dapat ditempuh antara lain percepatan program co-processing biofuel seperti B35 dan B40, peningkatan lifting minyak domestik secara realistis, serta konversi energi di sektor transportasi publik menuju listrik atau kendaraan listrik.
Setiap pengurangan impor minyak sebesar 100 ribu barel per hari berpotensi menghemat devisa sekitar US$ 2,5 miliar–US$ 3 miliar per tahun.
Sebagai informasi, Saudi Aramco dilaporkan memangkas pasokan minyak mentah ke pembeli Asia untuk bulan kedua berturut-turut pada April, menyusul gangguan perdagangan energi melalui Selat Hormuz akibat konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran.
Kondisi ini menjadi tantangan baru bagi negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia, dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga energi domestik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
