Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP) sudah menyerap 46,54 juta metrik ton batubara sepanjang Semester I tahun ini.
Jumlah itu setara dengan 48,47% dari pemenuhan batubara untuk kelistrikan tahun ini yang dipatok sebesar 96 juta metrik ton.
"Pemakaian batubara untuk listrik sampai dengan Juni 2019 sebesar 46,54 juta metrik ton," kata Kepala Divisi Batubara PT PLN, Harlen kepada Konta.co.id, Rabu (31/7).
Baca Juga: Apindo sarankan agar tidak andalkan sektor pertambangan untuk investasi
Dihubungi terpisah, Manajer Senior Satuan Batubara PLN Tri Joko merinci, dari jumlah tersebut volume pemakaian batubara untuk PLTU milik PLN dan anak usaha mencapai 31,4 juta metrik ton. Sementara untuk PLTU milik IPP sebanyak 15,13 juta metrik ton.
Joko bilang, ketersediaan (stok) batubara bervariasi untuk masing-masing PLTU. Sedangkan rata-rata stok batubara mencapai 20 hari, sehingga Joko meyakinkan bahwa cadangan emas hitam untuk operasional PLTU masih dalam kategori aman.
"Pada prinsipnya stok masih mencukupi dengan kategori ideal untuk operasional pembangkit," jelasnya.
Baca Juga: Bursa Efek Indonesia (BEI) siapkan tiga indeks baru di semester kedua ini
Asal tahu saja, kebutuhan batubara PLN dipasok dari dua sumber. Pertama, yang diadakan oleh manajemen PLN Pusat dengan kontrak jangka panjang. Sisanya, dilakukan anak usahanya, yakni PLN Batubara.
Namun, PLN Batubara hanya memasok sebesar 28%-30% saja. Sementara porsi terbesar hingga 70% dipenuhi dari kontrak dengan perusahaan batubara.
Pada tahun lalu, realisasi penyerapan batubara untuk kelistrikan mencapai 91,1 juta ton. Nah, menurut data dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), sekitar 90% dari kebutuhan batubara PLN pada tahun lalu hanya dipasok oleh delapan perusahaan.
Baca Juga: Semester I 2019, laba Bumi Resource (BUMI) anjlok 42,9%
Sampai akhir tahun ini, pasokan batubara untuk kelistrikan masih dipatok dengan harga US$ 70 per ton. Namun, hingga saat ini, keberlanjutan dari harga patokan batubara ini masih belum ditentukan.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, pihaknya masih belum menentukan kelanjutan dari kebijakan tersebut. Bambang bilang, kelanjutan patokan harga batubara tergantung dari keputusan Menteri ESDM.
Oleh sebab itu, sambung Bambang, keputusan final terkait keberlanjutan harga patokan batubara di tahun depan masih menunggu pembentukan kabinet baru.
Baca Juga: Ekonom Samuel Aset Management proyeksikan inflasi bulan Juli 0,35%
“Belum tahu, tunggu menteri yang baru. Menteri yang baru apakah Pak Jonan atau siapa, kan itu (kelanjutan patokan harga batubara) tunggu kabinet baru,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
