Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas yang akan dikembangkan adalah kawasan Danau Toba, Pulau Samosir, dan sekitarnya.
Ditetapkannya kawasan wisata di Sumatera Utara itu sebagai destinasi wisata prioritas adalah demi meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 1 juta orang pada tahun 2019.
Mengutip situs Kementerian Pariwisata, turis asing yang ditargetkan berasal dari Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura, Eropa (Belanda dan Perancis), Australia, dan Amerika Serikat. Sementara turis domestik yang dibidik adalah dari Pulau Jawa dan Sumatera.
Mereka diharapkan berkunjung ke kawasan-kawasan Danau Toba, Parapat, Pulau Samosir, Tomok, Tuk-Tuk, Ambarita, Simanindo, dan Panguruan.
Kesuksesan rencana besar tersebut hanya bisa diwujudkan dengan dukungan pembangunan Jalan tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar, dan penyediaan fasilitas wisata baru macam geopark, wisata olahraga air, dan hiburan.
Selain itu, diperlukan juga pendirian badan pengelola yang memiliki kewenangan hukum dalam mengembangkan kawasan.
Khusus pengembangan akses jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni.
Untuk akses Danau Toba dan Pulau Samosir serta 9 destinasi wisata prioritas lainnya sepanjang 500 kilometer, membutuhkan dana sekitar Rp 400 miliar per tahun.
"Kalau 100 kilometer dikali Rp 4 miliar, jadi pemerintah harus punya Rp 400 miliar setiap tahun untuk kawasan wisata," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto Husaini kepada Kompas.com, Selasa (1/3/2016).
Kementerian PUPR, kata Hediyanto, berencana membangun dan meningkatkan akses jalan ke kawasan wisata tersebut. Mulai dari membangun Jalan Lingkar Danau Toba di Pulau Samosir, hingga memperbarui dan melakukan peningkatan jalan.
"Saya baru mau ke Danau Toba, mau lihat apa yang harus dibangun di Danau Toba, Pulau Samosir. Ini jalan wisata, saya harus lihat jalan kabupatennya juga, jadi pemerintah pusat membangun wisatanya di mana," ucap Hediyanto.
Biasanya, kata Hediyanto, obyek wisata dapat diakses melalui jalan kabupaten yang dibiayai pemerintah daerah, bukan jalan nasional yang dibiayai pemerintah pusat.
Namun, karena telah ditetapkan menjadi destinasi wisata strategis, pemerintah pusat akan mengambil alih pembangunan jalan tersebut menjadi jalan nasional.
Balai Besar Pengembangan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah-I Sumatera Utara, sendiri sudah mengajukan daftar usulan paket kegiatan untuk tahun jamak (multi years) 2016-2019, agar alokasi dananya bisa tersedia setiap tahunnya hingga pekerjaan pembangunan jalan nasional tersebut tuntas tanpa kendala.
Tahap pertama biayanya mencapai Rp 20 miliar lebih dan selanjutnya diperhitungkan Rp 51,5 miliar hingga Rp 97 miliar setiap tahunnya, hingga 2019 nanti. (Penulis: Hilda B Alexander)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
