Reporter: Nurmayanti |
JAKARTA. Pengusaha menyambut baik rencana pemerintah membentuk tim khusus untuk sektor industri baja. Ini dinilai adalah satu langkah maju. Wakil Ketua International Iron and Steel Industry Association (IISIA) Ismail Mandry mengaku, sudah menyampaikan permasalahan dan usulan terkait sektor usaha mereka kepada Meneg BUMN dan Deputi Menkoperekonomian Bidang Industri dan Perdagangan. Aduan itu antara lain bahwa industri saat ini mengalami penurunan penjualan. Sementara produk impor marak masuk dengan harga sangat murah alias dumping.
Pemerintah diminta segera bergerak mengamankan pasar dalam negeri dari serbuan impor. Sebab, selama ini pasar dalam negeri adalah andalan satu-satunya. Sementara ekspor, sumbangsihnya kecil hanya 1,8 juta ton. Produksi baja nasional saat ini hanya 4 juta ton, sementara konsumsi baja 7 juta-7,5 juta ton."Pemerintah harus membuat terobosan entah landasan seperti apa Inpres atau yang lain," ujar Ismail.
Pengusaha mengusulkan dua hal. Pertama, pengamanan dalam negeri. Mulai dari kenaikan tarif bea masuk (BM) produk baja hingga 35%, membatasi impor hanya boleh bagi Importir Terdaftar (IT) atau Importir Produsen (IP) saja. "Jangan Importir Umum (IU), selama ini mereka hanya spekulan yang berusaha mengacaukan pasar," ujarnya.
Bahkan, bila perlu pemerintah diminta menutup keran impor sedikit demi sedikit. Industri mengaku mampu memproduksi produk yang selama ini banyak beredar di pasar.
Usulan kedua, pengusaha menginginkan pemerintah melonggarkan likuiditas. Serta, dengan segera mengucurkan APBN supaya sektor pembangunan bergerak. Artinya, proyek-proyek dapat berjalan dan pemesanan produk baja kembali naik. Paling penting, pemerintah membuat kebijakan agar semua proyek BUMN, BUMD dan lainnya wajib menggunakan produk dalam negeri. "Pasar dalam negeri yang menjadi kekuatan kami," ujarnya.
Direktur Industri Logam Departemen Perindustrian (Depperin) I Gusti Putu Suryawiryawan mengatakan, sebetulnya pemerintah tidak membentuk tim khusus baja, yang ada adalah tim untuk sektor riil yang dipimpin Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu. Nah, sektor industri baja masuk dalam pembahasan tim tersebut.
Saat ini, pemerintah tengah membentuk beberapa langkah antisipasi untuk sektor industri baja. Mulai dari tata niaga hingga pemerintah mengupayakan agar pengadaan proyek atau barang-barang pemerintah, BUMN dan BUMD mengutamakan produk dalam negeri.
Pengusaha mengusulkan dua hal. Pertama, pengamanan dalam negeri. Mulai dari kenaikan tarif bea masuk (BM) produk baja hingga 35%, membatasi impor hanya boleh bagi Importir Terdaftar (IT) atau Importir Produsen (IP) saja. "Jangan Importir Umum (IU), selama ini mereka hanya spekulan yang berusaha mengacaukan pasar," ujarnya.
Bahkan, bila perlu pemerintah diminta menutup keran impor sedikit demi sedikit. Industri mengaku mampu memproduksi produk yang selama ini banyak beredar di pasar.
Usulan kedua, pengusaha menginginkan pemerintah melonggarkan likuiditas. Serta, dengan segera mengucurkan APBN supaya sektor pembangunan bergerak. Artinya, proyek-proyek dapat berjalan dan pemesanan produk baja kembali naik. Paling penting, pemerintah membuat kebijakan agar semua proyek BUMN, BUMD dan lainnya wajib menggunakan produk dalam negeri. "Pasar dalam negeri yang menjadi kekuatan kami," ujarnya.
Direktur Industri Logam Departemen Perindustrian (Depperin) I Gusti Putu Suryawiryawan mengatakan, sebetulnya pemerintah tidak membentuk tim khusus baja, yang ada adalah tim untuk sektor riil yang dipimpin Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu. Nah, sektor industri baja masuk dalam pembahasan tim tersebut.
Saat ini, pemerintah tengah membentuk beberapa langkah antisipasi untuk sektor industri baja. Mulai dari tata niaga hingga pemerintah mengupayakan agar pengadaan proyek atau barang-barang pemerintah, BUMN dan BUMD mengutamakan produk dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
