Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso didampingi Direktur Kelaikudaraan Pengoperasian Pesawat Udara (KPPU) Muzzafar Ismail beserta jajarannya mengumpulkan para operator penerbangan di Papua di kantor UPBU Bandar Udara Sentani. Mereka akan memberikan pengarahan dan berdiskusi terkait peningkatan keselamatan penerbangan di Papua.
Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari pengelola bandara, pengelola navigasi penerbangan / AirNav Indonesia serta 5 maskapai AOC 121, dan 20 maskapai 121 serta 6 maskapai OC 91 untuk pelayanan misi sosial.
Dalam pengarahannya, Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya dari Ditjen Perhubungan Udara selaku regulator penerbangan untuk mendekatkan diri kepada operator penerbangan. Sebelumnya, pernah disampaikan Menteri Perhubungan bahwa antara regulator dengan operator tidak boleh ada sekat, sehingga bisa bersama-sama memenuhi dan menjalankan semua aturan keselamatan penerbangan sipil (CASR) nasional dan annex 1-19 dari ICAO.
"Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Namun kami mendekati operator juga bukan untuk kolusi, tapi untuk sama-sama menjalankan aturan-aturan penerbangan yang sudah ditetapkan," ujar Agus dalam keterangan resminya, Sabtu (13/1).
Menurut Agus, dalam waktu dekat ini inspektur dari Ditjen Perhubungan Udara akan lebih banyak melakukan rampcheck di Papua dan Papua Barat. Banyaknya rampcheck yang dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki secara bersama pemenuhan terhadap Safety Regulation, serta mencari timbal balik (feedback) dari operasional di lapangan untuk memperbaiki penerbangan nasional.
Agus mengatakan, wilayah Papua dan Papua Barat dulunya merupakan rantai terlemah dari penerbangan Indonesia. Hal ini dikarenakan letaknya yang jauh dari kantor pusat di Jakarta sehingga pengawasannya tidak berjalan dengan maksimal dibarengi dengan pelanggaran dari operator yang ingin jalan pintas dalam pemuatan barang maupun operasi pesawatnya.
"Namun sekarang hal tersebut tidak akan ada lagi. Kita sekarang sedang melakukan pembangunan besar-besaran di wilayah Papua, termasuk dalam hal penerbangan. Kita sedang tingkatkan teknologi, sumber daya manusia, teknis operasional dan lainnya sehingga wilayah Papua dan Papua Barat menjadi sama dan sejajar dengan wilayah lain di Indonesia, melalui program Trans Udara Papua yang Jumat pagi baru saja dilaunching" ujar Agus lagi.
Sementara itu Direktur KPPU Muzzafar Ismail menyatakan bahwa kegiatan tersebut, salah satunya bertujuan untuk persiapan menghadapi assesment Uni Eropa pada 12-21 Maret 2018 nanti. Uni Eropa rencananya akan melakukan assesment penerbangan di Papua serta beberapa maskapai yaitu Sriwijaya Air, Lion Air, Batik Air, Wings Air, Indonesia AirAsia X dan Spirit Aviation Sentosa (SAS).
"Namun tidak menutup kemungkinan maskapai lain juga akan diperiksa. Jadi kita harus mempersiapkan diri sehingga kita benar-benar siap dan hasil assesment-nya positif dan mampu membuka larangan terbang (ban) Uni Eropa terhadap Indonesia," ujar Muzzafar.
Saat ini Indonesia sudah mempunyai bekal yang lebih dari cukup untuk menghadapi assesment Ini Eropa yaitu kenaikan peringkat Indonesia dalam kaegorisasi otoritas penerbangan Amerika Serikat (FAA AS) dari kategori 2 menjadi kategori 1. Juga nilai implementasi ICVM USOAP ICAO yang mencapai 81,15 persen, melebihi rata-rata dunia yang hanya 63 persen.
Lebih jauh, Agus Santoso menyatakan bahwa ada atau tidak ada assessment dari Uni Eropa, ada ataupun tidak ada instruksi, keselamatan penerbangan di Papua tetap harus ditingkatkan dengan kerjasama yang baik antara regulator dan operator. Terutama pada pelaksanaan Quality and Safety Management System, Operational Management System, Airworthiness Management System dan Administration Organization.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
