Reporter: Amailia Putri Hasniawati | Editor: Test Test
JAKARTA. Pemerintah diminta mengkaji ulang program Food Estate yang saat ini tengah digemborkan-gemborkan. Pasalnya, program yang dilegalisasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) itu dinilai tidak pernah akan berpihak kepada petani yang memiliki lahan maupun petani gurem.
Ketua Pokja Beras dan Pangan Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) Witoro mengemukakan, Program Food Estate di mana Marauke menjadi wilayah pertama yang dipilih (Merauke Integrated Food Energy Estate /Mifee) menilai, Mifee hanya mengakomodir proses pemindahan lahan secara masif ke tangan swasta.
"Sayang sekali jika krisis pangan yang terjadi di dunia dijawab oleh Indonesia dengan cara membuka investasi pangan bagi swasta, terlalu riskan, tidak akan ada kemandirian pangan jika lahan, benih hingga pemasaran hasil dikuasai swasta," ujarnya, Kamis (4/3).
Dampaknya, lanjut dia, tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan karena terjadi pembukaan lahan hutan, tetapi juga malah meyebabkan petani lokal melarat. Mereka layaknya budak di rumah mereka sendiri.
Begitu pula dalam perdagangan dan pengolahannya yang dikuasia segelintir perusahaan dan menguasai rantai pangan dunia, seperti
Cargil, ADM dan Bunge. Kartel ini bertindak sebagai bank penyedia kebutuhan petani. Selain menyediakan pinjaman modal, mereka juga menyediakan bibit atau benih, pupuk dan obat-obatan yang akan dibayarkan pada saat panen.
Saat ini tercatat sudah ada dua peeusahaan besar yang sudah mendapat restu Pemerintah untuk berinvestasi di Merauke, yaitu Bangun Cipta dan Medco.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
