Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Indonesia terlibat dalam pengembangan ASEAN Power Grid (APG) atau jaringan interkoneksi listrik antarnegara Asia Tenggara dinilai perlu diimbangi dengan penguatan keandalan pasokan listrik domestik.
Pemerintah pun diminta memastikan kebutuhan listrik dalam negeri terpenuhi sebelum mengoptimalkan potensi perdagangan listrik lintas negara.
Managing Director Energy Shift Institute (ESI), Putra Adhiguna mengatakan, keandalan jaringan listrik domestik harus menjadi prioritas utama. Terlebih, dalam beberapa waktu terakhir masih terjadi gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah.
"Kita ingat bahwa dalam beberapa kasus, banyak jaringan PLN yang mengalami blackout karena berbagai macam hal. Persoalan tersebut harus benar-benar ditangani dengan baik karena bagaimanapun penerimaan publik tetap menjadi faktor yang sangat penting. Keandalan jaringan harus menjadi prioritas," jelas Putra kepada Kontan, Senin (16/11/2026).
Di sisi lain, pengembangan APG juga membuka peluang perdagangan listrik lintas negara yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi PLN. Melalui skema ekspor listrik, PLN berpotensi mengoptimalkan kapasitas pembangkit sekaligus membuka peluang investasi di sektor ketenagalistrikan.
Baca Juga: ASEAN Power Grid Harus Perkuat Sistem Kelistrikan Bukan Sekadar Buka Perdagangan
Meski demikian, Putra menilai Indonesia masih perlu menunjukkan konsistensi dalam merealisasikan rencana integrasi kelistrikan dengan negara-negara ASEAN.
Salah satu pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan adalah memperjelas arah kebijakan ekspor listrik, termasuk rencana ekspor listrik ke Singapura yang hingga kini belum menunjukkan kepastian realisasi.
"Kita melihat rencana ekspor listrik yang maju-mundur ini sebenarnya mengindikasikan adanya ketidakstabilan kebijakan dan arah yang perlu diperjelas terlebih dahulu, termasuk seperti apa rencana ke depannya," ujarnya.
Putra juga menyoroti rencana pengembangan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia yang ditargetkan mencapai 100 Gigawatt-peak (GWp). Menurutnya, secara teoritis, kapasitas tersebut berpotensi menjadi sumber pasokan listrik untuk mendukung perdagangan listrik lintas negara.
Namun, pemanfaatan kapasitas PLTS tersebut perlu mempertimbangkan alokasi pasokan untuk kebutuhan domestik dan ekspor.
Pasalnya, daerah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan PLTS belum tentu memiliki surplus listrik yang dapat langsung diperdagangkan ke negara lain.
"Jadi, apabila Indonesia memang serius menggarap kapasitas 100 gigawatt, tentunya akan muncul perdebatan baru, yaitu ketika ada wilayah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan PLTS, apakah listriknya akan diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri atau untuk ekspor," ujarnya.
Baca Juga: APLSI Sambut ASEAN Power Grid, Dorong Keterlibatan Swasta
Dari sisi ekonomi, Putra menilai perdagangan listrik lintas negara dapat memberikan tambahan pendapatan bagi perusahaan yang memproduksi dan memasok listrik.
Lebih jauh, pengembangan APG juga berpotensi mendorong pembentukan rantai nilai industri PLTS di dalam negeri, mulai dari manufaktur hingga pemasok komponen pendukung.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peluang investasi dan perdagangan listrik dengan kebutuhan energi domestik. Pemerintah dinilai perlu menetapkan batasan serta jaminan keandalan pasokan, terutama di wilayah yang menjadi basis produksi dan ekspor listrik.
"Terkait ketahanan energi secara umum, harus ada batas-batas yang jelas mengenai jaminan keandalan listrik di wilayah-wilayah, terutama wilayah yang berkaitan langsung dengan daerah yang akan mengekspor listrik," tandas Putra.
Baca Juga: Indonesia Kawal Kepentingan Nasional dalam Proyek ASEAN Power Grid
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)