kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45672,14   1,07   0.16%
  • EMAS916.000 -1,08%
  • RD.SAHAM 0.54%
  • RD.CAMPURAN 0.26%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.10%

Pemerintah dorong badan usaha bangun jaringan distribusi gas rumah tangga


Kamis, 27 Februari 2020 / 14:53 WIB
Pemerintah dorong badan usaha bangun jaringan distribusi gas rumah tangga
ILUSTRASI. Kementerian ESDM mengharapkan peran BUMN maupun swasta dalam pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga karena anggaran pemerintah terbatas.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharapkan peran badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta dalam pembangunan jaringan distribusi gas bumi mengingat anggaran pemerintah yang terbatas.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso bilang kontribusi maksimum pemerintah sebesar 20% dari total biaya pembangunan jaringan disribusi gas (jargas).

"Kalau kita lihat APBN, pembangunan infrastruktur bukan hanya di subsektor migas saja. Pemerintah paling hanya bisa berkontribusi sekitar 15%-20% (dari total biaya pembangunan jargas). Selebihnya diharapkan dari badan usaha," jelas Alimudin dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (27/2).

Baca Juga: Tahun ini Kementerian ESDM incar pembangunan jargas 266.070 sambungan rumah (SR)

Asal tahu saja, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga mencapai 4 juta sambungan rumah hingga tahun 2024.

Alimudin melanjutkan, biaya pembangunan satu sambungan di daerah yang belum tersedia fasilitas sekitar Rp 11 juta. Namun untuk wilayah yang fasilitas telah tersedia, dana yang dibutuhkan sekitar Rp 7 juta.

"Soal biaya ini tergantung daerahnya, juga tingkat kerapatan penduduknya karena biaya material itu yang utama," jelas Ali.

Pemerintah berupaya agar biaya pembangunan jargas dapat lebih ditekan, sehingga badan usaha tertarik untuk berinvestasi. Menurut Alimudin, dengan penerapan biaya di bawah Rp 7 juta, diprediksi sebagian badan usaha bisa turut berinvestasi.

Untuk itu, ia memastikan, pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu demi mendorong terciptanya biaya yang murah. Studi mengenai pembangunan jargas oleh badan usaha tengah dilakukan. Pemerintah berharap dapat memperoleh kajian yang komprehensif, serta rekomendasi yang tepat.

Sekedar informasi, salah satu badan usaha yang telah menyatakan siap membangun jargas adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Konsep untuk kerjasama tersebut, masih dalam pembahasan.

"Kami sedang cari konsep yang tepat seperti apa. Tim kami sedang membicarakannya dengan PGAS," kata Alimudin.

Alimudin mengharapkan dukungan dari semua pihak, sehingga tujuan gas bumi digunakan sebagai modal pembangunan, penyediaan energi bersih dan murah untuk masyarakat serta peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, dapat terwujud.

“Kalau misinya menjadi pioner dalam pemanfaatan gas bumi, (kerjasama) bisa jalan. Tapi kalau semata-mata keekonomian, berat juga,” tandasnya.

Kementerian ESDM menyebutkan, dengan menggunakan dana APBN, sejak tahun 2009 hingga 2019 atau satu dekade, telah membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 400.269 sambungan rumah. Untuk tahun 2020, rencananya akan dibangun 266.070 sambungan rumah di 49 lokasi pada tahun 2020. Jumlah ini berarti 3 kali lipat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 74.496 sambungan di 16 kabupaten/kota.

Baca Juga: PGN (PGAS) siap dukung wacana pemerintah turunkan harga gas industri

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×