Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah menambah alokasi anggaran subsidi dan kompensasi BBM serta listrik mendapatkan apresiasi berbagai pihak termasuk Komisi VII DPR RI.
Kendati demikian, skema pembayaran untuk kompensasi dari pemerintah kepada PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinilai masih memerlukan perbaikan.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, pembayaran kompensasi energi untuk Pertamina dan PLN masih belum tuntas. Artinya, masih ada tunggakan yang belum terbayarkan. "Sekarang ini pembayaran kompensasi tidak jelas waktunya. Akibatnya terjadi akumulasi (karena) pembayaran tidak reguler," kata Mulyanto kepada Kontan, Selasa (24/5).
Mulyanto meminta agar pembayaran kompensasi dapat dilakukan dengan skema yang sama seperti pembayaran subsidi. Dengan pembayaran tepat waktu, menurutnya, akan membantu pemerintah dan BUMN energi dalam penetapan perencanaan di tahun selanjutnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, dalam beberapa kesempatan pihaknya telah menekankan soal tingginya tunggakan kompensasi dan subsidi untuk Pertamina dan PLN. "Dalam hal ini kami meminta supaya pemerintah, Kementerian Keuangan bisa mencairkan sebagian kompensasi yang masih tertunggak saat ini yang belum terbayarkan," kata Eddy kepada Kontan.co.id, Minggu (22/5).
Baca Juga: Pemerintah Memastikan Adanya Penambahan Alokasi Subsidi dan Kompensasi Energi
Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan demi menjaga arus kas BUMN Energi. Sebelumnya, Dalam hitung-hitungan Kementerian Keuangan, saat ini harga jual komoditas energi seperti solar, minyak tanah, Pertalite dan listrik berada di bawah harga keekonomian.
Dikonfirmasi terpisah, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Diah Ayu Permatasari menyebutkan, pihaknya terus melakukan kordinasi dengan pemerintah seputar pembayaran kompensasi.
"PLN terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait pembayaran kompensasi tersebut. Pemerintah rencananya akan melakukan pembayaran pada tahun 2022 ini," kata Diah kepada Kontan, Selasa (24/5).
Diah melanjutkan, PLN sebagai pemegang mandat dari negara untuk mengelola kelistrikan tanah air terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Selain itu, Diah menjelaskan, PLN terus melakukan transformasi pada berbagai lini bisnis. Upaya ini diklaim membuat perusahaan makin sehat, lincah dan efisien.
"Melalui transformasi, PLN berhasil menurunkan biaya pokok penyediaan, meningkatkan pendapatan serta peningkatan layanan," jelas Diah.
Asal tahu saja, merujuk data Kementerian Keuangan, jika tidak melakukan penyesuaian untuk tarif energi maka arus kas operasional Pertamina berpotensi mengalami defisit hingga US$ 12,98 miliar diakhir tahun 2022. Sementara itu, arus kas operasional PLN berpotensi mengalami defisit hingga Rp 71,1 triliun.
Adapun, pemerintah saat ini tercatat memiliki tunggakan kompensasi tahun 2021 yang belum terbayarkan sebesar Rp 108,4 triliun yang terdiri dari kompensasi untuk BBM sebesar Rp 83,8 triliun dan kompensasi listrik sebesar Rp 24,6 triliun.
Dengan demikian, total kebutuhan kompensasi untuk tahun 2022 mencapai Rp 324,5 triliun. Kementerian Keuangan menargetkan, sebanyak Rp 275 triliun dapat terbayarkan tahun ini.
Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 234 triliun merupakan kompensasi BBM dan sebesar Rp 41 triliun merupakan kompensasi listrik.
Adapun, sisanya sebesar Rp 49,5 triliun nantinya akan dilakukan audit dan dibayarkan pada 2023 mendatang.
Baca Juga: Harga Minyak Naik, Kemenkeu Catat Subsidi BBM Melonjak pada April 2022
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
