Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tampak tidak puas dengan proposal perpanjangan Blok Makassar Strait dan Plan of Development (POD) untuk proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) Blok Ganal dan Rapak.
Ketidak puasan tersebut dikarenakan proposal Chevron terkait biaya modal dan proyek dalam IDD dinilai terus berubah-ubah. Selain itu, pemerintah juga tidak menyetujui usulan Chevron yang ingin menggabungkan ketiga kontrak di proyek IDD menjadi satu. Yaitu menggabungkan kontrak Makassar Strait yang habis 2020 dengan kontrak Ganal dan Rapak.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, usulan Chevron untuk menggabungkan ketiga kontrak tersebut karena jika Makassar Strait dikelola sendiri maka tidak akan ekonomis.
Menurut Arcandra, pengelolaa Makassar Strait masih bisa dikerjakan dengan ekonomis. Makanya pemerintah memutuskan agar kontrak Makassar Strait tetap dipisah. "Kan dulu ada Makassar Strait, ada Ganal ada Rapak. Kami mau lihat proposalnya stand alone Makassar Strait 2020," kata Arcandra, Selasa (3/7).
Dengan begitu, Chevron diminta untuk mengajukan proposal perpanjangan kontrak Makassar Strait yang terpisah dari dua kontrak lain di proyek IDD. Selain itu, pemerintah juga membuka kesempatan bagi kontraktor eksisting lainnya seperti Pertamina dan Sinopec untuk mengajukan perpanjangan kontrak jika berminat.
Arcandra bilang langkah ini dilakukan agar pemerintah bisa mendapatkan opsi yang terbaik bagi pengelolaan blok tersebut. Apalagi Arcandra menegaskan kontrak Makassar Strait akan menggunakan gross split.
"Kami pengen tahu ada tidak yang berikan opsi terbaik buat pemerintah. Harus dibuka, Chevron mengatakan tidak ekonomis kalau develop Makassar Strait. Kami coba, pemerintah ingin mengetahui bagaimana respon dari kontraktor lain yang mungkin berminat," jelas Arcandra.
Jika kontraktor eksisting lain tidak juga berminat, maka pemerintah akan melelang Blok Makassar Strait. "Secepatnya mereka (Chevron) masukin kami evaluasi. Sesudah itu Pertamina berhak juga, kemudian kami tanya Sinopec berminat juga tidak. Kami lihat mana yang terbaik perusahaannya, kalau tidak ada kami lelang," imbuh Arcandra.
Arcadra menegaskan pemerintah ingin agar Makassar Strait dikelola dengan sebaik-baiknya. Terutama dengan biaya yang efisien. "Yang jelas pemerintah ingin mendapatkan hasil terbaik dari pengelolaan blok migas ini. Kalau satu company mengatakan mahal kami buka opsi cari yang lain, ada tidak yang lain menawarkan lebih baik," jelas Arcandra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
