Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah India untuk menurunkan tarif bea masuk produk minyak kelapa sawitnya. Kenaikan tarif bea masuk dilakukan India sejak Maret 2018. Dengan kenaikan itu maka tarif impor crude palm oil (CPO) menjadi 44% dari sebelumnya 30%.
Selain itu, India juga menaikkan pajak CPO dan turunnya menjadi 54% dari sebelumnya 40%. Kenaikan tarif impor CPO dan turunannya, telah membuat volume ekspor produk sawit Indonesia ke India terpangkas.
Deputi Bidang Pangan dan Holtikultura Kementerian Koordinator Perekonomian Musdalifah Machmud berharap, Solidaridad Network Asia Limited (SNAL) yang telah menjalin kerjasama dengan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), dan Solvent Extractors Association (SEA) India, mau membantu Indonesia melobi Pemerintah India menurunkan tarif bea masuk produk sawit.
Apalagi kerjasama yang ditandatangani pada Senin (16/7) tersebut juga terkait pengembangan industri kelapa sawit ramah lingkungan. "SNAL akan membahas mengenai tarif impor dan lain-lain dengan pemerintah India. Kami juga sudah diundang untuk pertemuan pada September," ujar Musdalifah, Senin (16/7).
Direktur Eksekutif DMSI Iskandar Andi Nuhung menambahkan, penandatanganan nota kesepahaman itu akan dapat memacu produktivitas lahan sawit eksisting serta meningkatkan ekspor produk kelapa sawit Indonesia ke India. "Selama ini, sekitar 80% sumber kelapa sawit India berasal dari Indonesia, kami berharap di masa depan kami akan meningkatkan ekspor ke India," katanya.
Upaya mendongkrak ekspor minyak sawit dan turunannya ke India memang perlu dilakukan. Sebab, setelah bea masuk dinaikkan, volume impor CPO dan turunannya oleh India dari Indonesia terus berkurang hingga 31% pada Mei 2018 menjadi 240.160 ton.
Managing Director SNAL Shatadru Chattopadhayay bilang, pihaknya siap melakukan pembahasan dengan Pemerintah India untuk menurunkan tarif impor sawit Indonesia. India menaikkan tarif impor CPO dan turunnya untuk melindungi petani dan produsen minyak nabatinya. "Kami akan mengajukan rekomendasi untuk membahas kembali isu kenaikan tarif bea masuk impor ini," ucap Shatadru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
