Pemerintah Optimistis Penyaluran FLPP Lampaui Target, Ini Realisasi hingga April 2026

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) optimistis realisasi program 3 juta rumah pada 2026 terus menunjukkan tren positif. Optimisme ini tercermin dari percepatan penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencatat capaian awal melampaui target kuartal pertama.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan April 2026, realisasi penyaluran rumah subsidi telah mencapai angka signifikan.

"Per 15 April 2026, realisasi FLPP telah mencapai 52.125 unit dari target 350.000 unit tahun ini. Ini menjadi capaian awal yang baik. Namun, masih perlu kita dorong bersama," ujar Maruarar dalam akun Instagram resminya, Minggu (26/4/2026).

Ia menambahkan, percepatan penyaluran diproyeksikan terus berlanjut seiring kebijakan pemerintah yang semakin mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pekerja sektor informal dengan penghasilan tidak tetap.

Penguatan Sisi Suplai dan Peran BP Tapera

Selain mendorong permintaan, pemerintah juga memperkuat sisi suplai perumahan. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat diminta menjaga momentum dengan meningkatkan sosialisasi serta memastikan kesiapan pasokan dari para pengembang.

Langkah ini penting untuk menghindari ketimpangan antara tingginya permintaan rumah subsidi dengan ketersediaan unit di lapangan.

Pengembangan Kawasan Baru Berbasis Aset Negara

Pemerintah juga mulai memetakan pengembangan kawasan hunian baru dengan memanfaatkan aset negara. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses hunian bagi MBR.

“Yang kedua, kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru, ya. Di antaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, kemudian Kuburaya, kemudian beberapa titik lainnya ya. Di Jawa Timur, itu juga sudah diberikan datanya kepada kami,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Untuk memastikan kelayakan proyek, pemerintah akan membentuk tim lintas instansi.

“Kemudian kita bersepakat akan membuat tim bersama yang melakukan survei-survei di lokasi itu,” kata Maruarar.

Koordinasi lintas instansi juga diperkuat melalui konsolidasi aset negara bersama BUMN guna mempercepat penyediaan lahan strategis.

“Yang ketiga, besok jam 3 kita rapat dengan BUMN, kemudian juga dengan kereta api dan BUMN lainnya untuk aset negara, supaya segera bisa digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Maruarar menegaskan bahwa kejelasan status lahan menjadi faktor krusial dalam percepatan proyek.

“Besok juga Pak Nusron akan menugaskan dirjen dari sini untuk menjelaskan kepada teman-teman apa alasan-alasannya dan kejelasan seperti tanah yang ada di Tanah Abang itu jelas adalah aset negara,” tambahnya.

Dukungan Anggaran Rp 58 Triliun di APBN 2026

Dari sisi pendanaan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 58 triliun dalam APBN 2026 untuk mendukung program 3 juta rumah. Dana tersebut difokuskan pada sejumlah skema utama, antara lain FLPP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), serta Kredit Program Perumahan (KPP).

"Untuk tahun 2026, pemerintah menetapkan prioritas APBN sektor perumahan pada FLPP, BSPS, PPN DTP Rumah Komersial, dan Kredit Program Perumahan (KPP) dengan dukungan anggaran Rp 58 triliun," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (11/2/2026).

Dengan dukungan tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 790.000 unit rumah dari berbagai program yang dijalankan sepanjang tahun ini.

"Kesiapan Kementerian PKP untuk mulai menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 pada akhir Maret, agar manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat," terangnya.

Rekor Penyaluran dan Inovasi Pembiayaan

Sebagai catatan, realisasi penyaluran KPR subsidi FLPP pada 2025 mencapai 278.865 unit—tertinggi sepanjang sejarah.

Selain itu, pemerintah juga mulai mendorong berbagai skema pembiayaan kreatif, seperti pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia, penyaluran KUR Perumahan, hingga pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembangunan rumah rakyat.

Ke depan, pemerintah berharap sinergi antara pembiayaan, penyediaan lahan, serta percepatan eksekusi proyek dapat menjaga momentum program perumahan nasional sekaligus menekan backlog hunian di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News