/2010/08/27/1502059203.jpg "Pemerintah patok pendapatan dari BK CPO Rp 18 T")
Reporter: Asnil Bambani Amri |
JAKARTA. Tahun ini, pemerintah mematok penerimaan negara dari Bea Keluar (BK) produk sawit dan turunannya sebesar Rp 18 triliun. Target ini dipasang sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekspor sawit.
Dibandingkan tahun lalu, dari BK produk sawit dan turunannya, pemerintah hanya mengantongi Rp 13 triliun dengan realisasi ekspor dalam bentuk CPO dan turunannya sebanyak 15,5 juta ton. “Nilai ekspor tahun lalu mencapai US$ 9,1 miliar dengan penerimaan negara Rp 13 triliun,” kata Direktur Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan di Jakarta, Jumat (27/8).
Bulan September mendatang, Bea keluar crude palm oil (CPO) untuk bulan September 2010 mendatang sebesar 6%, naik dari bulan Agustus 2010 ini yang hanya 3%.
Fadhil mengaku, dibandingkan sektor agribisnis lainnya, perkebunan kelapa sawit memiliki banyak keunggulan dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan. “Tak dapat dipungkiri, peranan industri kelapa sawit sangatlah besar dalam menunjang gerak pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ungkapnya.
Alasan Fadhil cukup logis, karena pemerintah Indonesia sudah menetapkan CPO sebagai komoditi unggulan dari Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain di belahan benua lainnya. Industri kelapa
sawit tersebut tercatat di GAPKI sudah menyerap 3,5 juta tenaga kerja.
Meski belakangan ini sawit diterpa isu negatif, nyatanya Fadhil yakin pelaku di industri ini tetap berkomitmen akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. “Ini akan membuka kesempatan kerja yang luas,” katanya.
Asal tahu saja, kelapa sawit mulai dikembangkan secara komersial di Indonesia sejak tahun 1911. Awalnya, kelapa sawit ditanam di Sungai Liput (Aceh) dan Pulau Radja (Asahan). Setelah kemerdekaan, perkebunan kelapa sawit menjadi sektor usaha berbasis sumber daya alam yang kian diminati karena memberikan keuntungan besar bagi pengusaha dan negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
