Reporter: Herlina KD |
JAKARTA. Pemerintah kian serius mengembangkan industri galangan kapal di dalam negeri. Satu buktinya, Menteri Perindustrian (Menperin) M.S. Hidayat mengaku telah melobi pemerintah Jepang untuk turut mendukung pembangunan industri galangan kapal di Indonesia.
Salah satu bentuknya, Indonesia meminta Jepang membangun kapal angkut terkait investasi minyak dan gas Jepang di Indonesia dari produsen kapal di Indonesia. ”Saya bicara ke menterinya dan dia janji akan membawa itu ke sidang kabinet Jepang. Permintaan itu perlu disampaikan, karena Jepang memiliki investasi besar di Indonesia, yakni terminal apung LNG di Masela Laut Arafuru, Maluku,” ujar Hidayat, kemarin.
Menurut Hidayat, proyek senilai US$ 15 miliar itu akan membutuhkan banyak kapal angkut. Karena itu, ia meminta pemerintah Jepang bersedia membuat kapal-kapal angkut itu di Indonesia, atau bekerjasama dengan perusahaan domestik. "Pemerintah Jepang meminta Indonesia menyampaikan secara resmi permintaan itu. Sebab, jangan sampai nanti seluruh kebutuhan kapal untuk proyek terminal apung LNG itu disuplai dari Jepang. Karena proyek pemerintah Jepang ini pasti membutuhkan puluhan kapal,” ujar Hidayat.
Menurut Hidayat, sebagai salah satu industri unggulan masa depan, pemerintah harus terus meningkatkan dan mengembangkan industri perkapalan nasional. Pemerintah yakin, industri perkapalan nasional akan dapat memainkan peran yang lebih besar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan kapal di dalam negeri dan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.
Apalagi, penerapan azas cabotage atau wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia, telah memberikan peluang bagi industri pelayaran nasional untuk menambah armada sebanyak 3.268 unit dalam kurun lima tahun, atau dari 6.041 unit pada 2005 menjadi 9.309 unit pada 2010. Sekitar 90% dipenuhi melalui impor kapal bukan baru dari luar negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
