Reporter: Fitri Nur Arifenie | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan enam opsi pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk dibawa ke sidang kabinet.
Evita Herawati Legowo, Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, mengatakan, pemerintah tetap melanjutkan rencana pembatasan BBM bersubsidi. Hanya saja, Evita enggan merinci enam opsi untuk pembatasan itu.Evita hanya bilang enam opsi itu, tiga diantaranya adalah rekomendasi dari tim kajian pembatasan BBM yang diketuai oleh Anggito Abimanyu.
Tiga opsi yang diajukan oleh tim kajian pembatasan bbm adalah, pertama dengan menaikkan harga premium Rp 5.000 per liter dengan cash back untuk kendaraan plat kuning. Cara ini membuat negara menghemat Rp 7,3 triliun.
Opsi kedua, harga premium tetap dengan pengalihan mobil pribadi untuk menggunakan Pertamax. Dengan catatan harga Pertamax maksimal adalah Rp 8.000 per liter. Bila harga Pertamax meningkat melebihi batasan itu, maka pemerintah harus mensubsidi. Opsi ini diperhitungkan bisa mengemat subsidi sebesar Rp 5,8 triiun.
Opsi ketiga merupakan cara penghematan subsidi paling besar yakni Rp 8,6 triliun. Opsi ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni menaikkan harga premium Rp 5.500 perliter tanpa penjatahan untuk kendaraan pribadi. Atau, harga premium tetap Rp 4.500 perliter dengan penjatahan menggunakan alat Radio Frequency Identification (RFID) untuk angkutan umum dan motor.
Evita menambahkan, pasca sidang kabinet, opsi-opsi itu akan diusulkan ke DPR. Pemerintah menargetkan, pembatasan BBM subsidi bisa segera berlangsung. "Hopefully tahun ini setelah lebaran kebijakan pembatasan akan berlaku," kata Evita.
Sebagai langkah persiapan menuju kebijakan pembatasan BBM subsidi, pemerintah akan memberlakukan uji coba pemasangan RFID untuk angkutan umum dengan trayek Senin-Kampung Melayu. Sebanyak 200 unit angkutan umum akan dipasangi RFID. "Akhir Agustus nanti kita akan coba pasang RFID di empat pom bensin," kata Evita.
Dengan uji coba RFID ini, pemerintah ingin mengetahui seberapa efektif sistem tersebut. Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sistem ini. "Hanya uji coba pemasangan RFID tanpa ada pembatasan," kata Evita.
Uji coba pemasangan RFID ini karena rekomedasi dari tim kajian pembatasan BBM subsidi menyatakan, sistem RFID belum teruji dan membutuhkan jaringan internet yang baik. Ditambah lagi dengan, masih ada potensi penumpukan kendaraan jika ada sistem yang bermasalah. "Uji coba ini akan berlaku mulai dari Agustus hingga Desember dan akan dievaluasi tiap minggu," tandas Evita.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
