Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan peluang kerjasama investasi sejumlah proyek infrastruktur kepada para investor di Investment Forum Expo 2020 Dubai, Uni Emirat Arab, Senin-Selasa (15-16/11/2021). Ada enam proyek di sektor PUPR yang siap ditawarkan.
Keenam proyek tersebut terdiri dari lima proyek jalan tol serta 1 pemeliharaan bendungan dan pembangkit listrik tenaga mini hidro dengan total investasi proyek US$ 5,96 miliar. Proyek tersebut adalah Jalan Tol Semanan-Balaraja (32,72 km), Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg (28,6 km), Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat (61,5 km), Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung (31,1 km), Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci (40 km), serta Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan BOT Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P. G. Talattov melihat bahwa gencarnya upaya pemerintah untuk mendatangkan investor asing pada proyek-proyek infrastruktur lantaran selama 5-6 tahun belakangan ini pembangunan dominan dibiayai oleh APBN dan juga BUMN, terutama BUMN Karya.
Di tengah beban keuangan dan utang BUMN karya yang menumpuk serta semakin terbatasnya kapasitas keuangan negara, pemerintah pun getol mendatangkan investor asing sebagai alternatif pendanaan agar pembangunan infrastruktur bisa terus bergerak.
"Semakin ke sini, untuk melanjutkan proyek infrasrtuktur semakin terbatas kapasitas keuangan BUMN dan APBN. Tak ada pilihan lain, pemerintah mencari pembiayaan alternatif. Dari sisi ini masuk akal jika pemerintah terlihat sangat concern untuk menutup gap pembiayaan infrastruktur tersebut," kata Abra saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (18/11).
Baca Juga: KPPIP usul bangunan pengarah bendungan Rukoh masuk proyek strategis nasional
Kendati begitu, Abra memberikan catatan bahwa meskipun pemerintah sudah menawarkan "pemanis" untuk investor seperti UU Cipta Kerja alias Omnibus Law, namun pada akhirnya investor tetap akan melihat nilai bisnis dan keekonomian proyek. Apalagi infrastruktur seperti jalan tol yang merupakan proyek jangka panjang, ada faktor ekonomis dan non-ekonomi yang menjadi pertimbangan investor.
"Kalau ini jalan tol akan dilihat potensi traffik-nya, risiko bisnis, keekonomian dan return investasi. Juga risiko terhadap perubahan regulasi, karena ini kan investasi jangka panjang," sambung Abra.
Meski begitu, Abra melihat, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ideal untuk diterapkan. Dengan begitu, bisa ada pelibatan perusahaan swasta Indonesia, yang berkolaborasi dengan pemerintah, termasuk juga dengan investor asing. Sebab, ketiganya saling membutuhkan.
Investor asing dibutuhkan karena memiliki kapasitas pendanaan yang besar, serta dimungkinkan adanya alih teknologi. Sedangkan investor asing pun akan sangat memerlukan perusahaan dalam negeri yang sudah berpengalaman membangun infrastruktur di Indonesia, baik itu BUMN maupun swasta.
"Selain itu, kalau melibatkan investor asing apalagi konsorsium, itu GCG-nya akan lebih bagus, karena itu menjadi faktor kunci, dari Feasibility Study sudah mengukur risiko-risiko dan kebutuhan investasi, sehingga proyek tidak mangkrak dan tidak terjadi mark up," jelas Abra.
Dihubungi terpisah, Pengamat dari Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto juga berpandangan bahwa investor global akan tertarik untuk masuk ke proyek-proyek yang ditawarkan Indonesia jika itu menarik dan kompetitif secara bisnis. Variable utama yang menjadi ukuran tetap dari sisi valuasi finansial, proyek yang feasible, serta kestabilan ekonomi-politik yang terjamin.
Dari sisi proyek jalan tol, Toto melihat untuk yang berlokasi di wilayah urban akan cukup prospektif lantaran memiliki potensi trafik yang cukup padat. "Saya kira cukup menarik ditawarkan di Dubai Expo tersebut. Keuangan pemerintah tdk akan cukup bangun infrastruktur sendiri. Jadi perlu keterlibatan swasta termasuk asing dalam skema KPBU," tandas Toto.
Sebelumnya, Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kementerian PUPR Agus Sulaeman mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur bidang PUPR pada tahun 2020-2024 diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar US$ 146 miliar.
"Dari kebutuhan tersebut kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya bisa memenuhi 30% atau sekitar US$ 44 miliar, sehingga ada gap pendanaan sekitar US$ 102 miliar," kata Agus dalam keterangan tertulis yang disiarkan Rabu (17/11).
Sementara itu, 70% sisanya diperoleh melalui investasi yang terus diupayakan melalui sejumlah kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik, seperti skema pembiayaan kreatif jalan, dan insentif pajak untuk penanaman modal baru.
Untuk meningkatkan minat investor ikut dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership, Agus mengatakan Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi termasuk Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk membuka kesempatan lebih besar bagi pengusaha berinvestasi di bidang infrastruktur dalam negeri.
Sementara Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Putut Marhayudi mengatakan, terdapat dua platform yang bisa digunakan pengusaha asing untuk masuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Pertama sebagai Perseroan Terbatas Milik Asing dan kedua sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
"Melalui UU Nomor 11 Tahun 2020/ Omnibus Law, kemudahan berusaha menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Republik Indonesia, diantaranya dengan memotong birokrasi dan penyederhanaan proses perizinan usaha," ujar Putut.
Selanjutnya: Baru! Inilah profil lengkap proyek jalan tol yang ditawarkan pemerintah ke investor
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
