Penambang Bauksit Terkendala Harga, Baru Sekitar 40 Perusahaan Kantongi RKAB

Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketersediaan bahan baku dinilai menjadi salah satu tantangan dalam mendorong hilirisasi bauksit hingga menjadi aluminium.

Ketua Umum Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) Ronald Sulistyanto mengemukakan hingga saat ini dari anggotanya saja masih relatif sedikit penambang bauksit yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Ia mencatat, dari sekitar 60 anggota yang memiliki IUP aktif, baru sekitar 30–40 perusahaan yang mengantongi RKAB 2026.

"Anggota saya di ABI, penambang itu tercatat yang punya IUP yang masih hidup itu kira-kira sekitar 60-an. Dari 60 itu yang punya RKAB, separuh lebih, sekitar 30-40 penambang. Di tahun ini, 2026," ujarnya saat dihubungi Kontan, Minggu (8/11/2026) malam.

Menurut Ronald, penambang bauksit di hulu masih membutuhkan perhatian khusus melalui aturan main yang lebih menguntungkan terutama dari sisi harga.

Sebab, ia mengatakan saat ini penambang masih banyak yang belum terdorong untuk produktif menambang dan meningkatkan kualitas mutu.

"Nah kenapa dia tidak menambang? Karena dia juga menunggu waktu yang tepat karena harganya di refinery atau pengolahan dan kemurnian itu masih terbatas, belum mencapai titik optimum. Harganya tidak sesuai dengan Harga Patokan Mineral (HPM)," jelas Ronald.

Dus, ABI menegaskan pemerintah dapat menetapkan HPM yang juga dapat ditaati oleh pelaku usaha di hilir, yakni refinery sebagai penerima komoditas bauksit.

Jika penambang makin tertekan oleh harga yang kecil imbas mekanisme harga, menurut Ronald, tak heran penambang bauksit banyak yang tidak menambang lagi.

"Jika harga terserah dia (refinery) yang harganya itu ada supply demand, Anda jual saya beli, penambang pasti pelan tapi pasti tidak bisa menambang," ujar Ronald.

Ia menambahkan, hilirisasi yang didorong pemerintah dari alumina ke aluminium sebenarnya tak ada masalah dari sisi pasokan. Sebab, Ronald bilang makin banyak orang membangun aluminium, maka penyerapan alumina di Indonesia bisa lebih dari cukup.

"Kan 1 banding 2. Jadi kalau perlu 1 juta ton aluminium, ya kita perlu 2 juta ton alumina. Sementara kalau alumina terhadap bauksit, kan 1 banding 3. Jadi 1 juta ton alumina, 3 juta ton bauksit perlunya, kan gitu," terang Ronald.

Namun, Ronald menyoroti permasalahan untuk merealisasikan hilirisasi itu terletak pada ketersediaan pembangkit listrik.

Menurut dia, pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung operasional smelter aluminium perlu menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap investasi hilirisasi. Dengan begitu, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pembangunan fasilitas pengolahan.

Ia menilai, proses pembangunan fasilitas pengolahan, termasuk alumina, juga masih menghadapi sejumlah hambatan regulasi, terutama terkait persyaratan penyediaan energi dan standar lingkungan.

Ronald berharap pemerintah dapat memberikan relaksasi atau masa transisi bagi penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar batubara untuk mendukung operasional smelter.

Sebab ia menilai penerapan standar lingkungan perlu mempertimbangkan perkembangan industri hilirisasi di dalam negeri yang baru dimulai.

"Paling tidak ya adalah keringanan-keringanan, ada jangka waktu untuk menjadi buffer zone, bahwa pada tingkat tertentu sudah tidak boleh lagi, misalnya pada 2035," jelas Ronald.

Di sisi lain, Ronald melihat prospek pengembangan industri aluminium nasional masih terbuka seiring harga aluminium yang masih bertengger tinggi. Namun, kapasitas produksi dalam negeri memang saat ini masih terbatas.

Ia menggambarkan, kapasitas produksi aluminium nasional saat ini baru sekitar 250.000 ton per tahun dan masih didominasi oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), sedangkan beberapa pemain lainnya baru memulai groundbreaking ataupun memulai produksi.

"Tapi kita optimistis, terutama saya kira dengan harga aluminium yang begitu tinggi. Kita targetnya itu kalau kira-kira (kapasitas produksi) bisa 1,5 juta ton aja udah bagus untuk 5 tahun ke depan," imbuh Ronald.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News