kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.495.000   0   0,00%
  • USD/IDR 18.297   24,00   0,13%
  • IDX 5.146   -47,82   -0,92%
  • KOMPAS100 660   -6,44   -0,97%
  • LQ45 536   -4,31   -0,80%
  • ISSI 162   -1,83   -1,12%
  • IDX30 304   -2,68   -0,88%
  • IDXHIDIV20 413   -3,59   -0,86%
  • IDX80 77   -0,69   -0,89%
  • IDXV30 112   -0,51   -0,45%
  • IDXQ30 103   -0,83   -0,79%

Penerapan Zero ODOL 2027 Makin Dekat, Kesiapan Angkutan Masih Jadi Tantangan


Minggu, 22 November 2026 / 17:07 WIB
Penerapan Zero ODOL 2027 Makin Dekat, Kesiapan Angkutan Masih Jadi Tantangan
ILUSTRASI. PT Waskita Toll Road (WTR) gelar sosialisasi dan kampanye SETUJU Zero ODOL (KONTAN/Muhammad Julian)


Reporter: Aura Putri | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) ditargetkan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027. Namun, kesiapan industri angkutan barang masih menjadi tantangan. Pasalnya, persoalan ODOL tidak cukup diselesaikan dengan menindak truk yang melanggar di jalan raya.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan mencatat, masih ada 47.361 kendaraan yang terindikasi kelebihan muatan dalam uji coba ETLE Hub pada 11 September-8 Oktober 2026. 

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai, penertiban ODOL perlu menyasar seluruh rantai distribusi barang. 

Tidak hanya pengemudi, tetapi juga pemilik barang, perusahaan angkutan, karoseri, hingga kementerian yang membina sektor industri.

Baca Juga: Zero ODOL 2027 Terkendala Kesiapan Infrastruktur, Biaya Distribusi Berisiko Naik

“Selama penanganan tidak menyentuh sektor hulu, seperti pemilik kargo, industri karoseri, dan kementerian pembina sektor industri, penerbitan di lapangan hanya akan memicu konflik dan penolakan berulang,” ujar Djoko kepada Kontan, Minggu (22/11/2026).

Sesungguhnya, akar permasalahan ada pada sistem tarif angkutan barang. Djoko menjelaskan, Pasal 184 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tarif angkutan barang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Dalam praktiknya, persaingan tarif dapat membuat ongkos angkut menjadi terlalu rendah, bahkan tidak menutup biaya operasional kendaraan. Kondisi ini bisa mendorong perusahaan atau pengemudi mengangkut muatan melebihi kapasitas agar tetap memperoleh keuntungan.

Karena itu, Djoko menilai pemerintah perlu menyusun pedoman tarif angkutan barang, termasuk batas bawah dan batas atas. Perhitungan tarif juga perlu mempertimbangkan biaya perawatan kendaraan, keselamatan, serta kesejahteraan pengemudi.

“Tanpa ada pembenahan standar tarif minimum dan jaminan perlindungan bagi pengemudi, praktik ODOL sulit dihentikan secara permanen,” jelasnya.

Baca Juga: Penerapan Zero ODOL Tak Cukup Hanya Menertibkan Truk

Selain persoalan tarif, penerapan Zero ODOL juga perlu diikuti kesiapan moda angkutan lain. Djoko menilai pemerintah perlu mengoptimalkan angkutan barang melalui kereta api dan jalur laut sebagai alternatif distribusi.

Sebab, jika kapasitas muatan truk dibatasi tanpa menyiapkan moda alternatif, perusahaan bisa membutuhkan lebih banyak armada untuk mengangkut barang dalam jumlah yang sama. Kondisi ini berisiko meningkatkan biaya logistik dan pada akhirnya berdampak pada harga barang.

Adapun guna mendukung kebijakan Zero ODOL 2027, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah menggodok revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mengatakan, perlu ada pembatasan jam kerja pengemudi sekitar 45-50 jam per minggu untuk mencegah sopir kelelahan. Jika melewati batas tersebut, perusahaan angkutan harus menyiapkan sopir pengganti.

“Setelah lebih dari itu harus ada sopir pengganti. Harapannya, ini bisa mengurangi kelelahan dan menjaga konsentrasi pengemudi sehingga tidak berakibat pada kecelakaan di jalan,” ujar Sudjatmiko dikutip dari laman resmi DPR, Minggu (22/11/2026).

Baca Juga: Target Zero ODOL Januari 2027, MTI Minta Pengawasan Dimulai dari Kawasan Industri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×