/2024/10/07/1683181438.jpg "Zero ODOL 2027 Terkendala Kesiapan Infrastruktur, Biaya Distribusi Berisiko Naik")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada Januari 2027 berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang apabila tidak diikuti kesiapan angkutan multimoda dan infrastruktur logistik.
Pembatasan muatan truk akan mengurangi kapasitas angkut kendaraan, sehingga perusahaan logistik berpotensi menambah jumlah perjalanan untuk mengangkut volume barang yang sama.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah perlu memperkuat moda transportasi alternatif, terutama kereta api dan angkutan laut, sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL. Penyiapan angkutan barang berbasis kereta api di Pulau Jawa menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan distribusi barang terhadap truk.
"Tanpa sinergi lintas sektor dan pembenahan dari rantai pasok hulu hingga hilir, penertiban Zero ODOL 2027 berisiko kembali menemui jalan buntu," kata Djoko dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Menurut Djoko, pembatasan muatan truk perlu diikuti pengembangan sistem angkutan multimoda agar distribusi barang tetap berjalan efisien. Tanpa alternatif transportasi yang memadai, pelaku usaha harus menanggung tambahan biaya operasional akibat meningkatnya ritase kendaraan.
Baca Juga: Tekan Kendaraan ODOL, Ada Usulan Jembatan Timbang di Kawasan Industri
Dampak kebijakan tersebut juga berpotensi merambat ke biaya distribusi barang. Berdasarkan proyeksi yang disampaikan dalam materi MTI, biaya distribusi diperkirakan meningkat sekitar 3,3%. Kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi sebesar 0,02% hingga 0,14%.
Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio juga menilai penerapan Zero ODOL harus memperhitungkan keseimbangan antara kepatuhan pelaku usaha dan kesiapan pemerintah. Sebab, volume barang yang harus didistribusikan tidak otomatis berkurang ketika kendaraan diwajibkan memenuhi ketentuan dimensi dan muatan.
"Manakala permintaan angkutan barang tetap, sementara kapasitas angkut yang tersedia berkurang, konsekuensinya bukan hanya bertambahnya ritase, tetapi juga dapat berupa kelangkaan kapasitas angkutan dan tekanan terhadap tarif angkutan barang," kata Agus Pambagio.
Dia mengatakan, terdapat dua aspek yang harus berjalan bersamaan sebelum Zero ODOL diterapkan, yakni kepatuhan atau compliance dari dunia usaha dan kesiapan atau readiness pemerintah. Semakin besar kesenjangan antara penegakan aturan dan kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri, semakin besar pula biaya transisi yang harus ditanggung.
Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendukung penerapan Zero ODOL 2027. Kesembilan rencana tersebut meliputi integrasi data angkutan barang, pengawasan dan penindakan, pengaturan kelas jalan, pengembangan angkutan multimoda, pemberian insentif dan disinsentif, kajian dampak ekonomi, perlindungan tenaga kerja, harmonisasi regulasi, serta penguatan kelembagaan.
Namun, menjelang penerapan yang tinggal sekitar dua bulan, belum seluruh rencana aksi tersebut menunjukkan perkembangan yang memadai. Integrasi data dan penguatan pengawasan menjadi dua aspek yang paling terlihat progresnya.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim integrasi data angkutan barang dan logistik telah mencapai 98%. Pemerintah juga telah membangun dashboard pemantauan kendaraan melalui integrasi data Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Baca Juga: Penerapan Zero ODOL Tak Cukup Hanya Menertibkan Truk
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyatakan pemerintah tetap menargetkan penerapan kebijakan tersebut sesuai jadwal.
"Sesuai dengan rencana dan rencana aksi yang sudah kita susun, Januari 2027 kita akan berlakukan Zero ODOL," kata Aan.
Meski demikian, klaim integrasi data tersebut masih mendapat catatan dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Sekretaris Jenderal Aptrindo Agus Pratiknyo menilai pemerintah belum memiliki basis data kendaraan yang kuat dan terintegrasi.
Menurut dia, data kendaraan berdasarkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang berada di bawah Kemenhub belum terintegrasi dengan data uji berkala kendaraan atau KIR yang dikelola dinas perhubungan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Jika data di Kemenhub itu tidak terintegrasi dengan data yang ada di Dishub provinsi dan kabupaten/kota, pelaksanaan Zero ODOL itu pasti akan menghadapi banyak kendala terutama terkait database kendaraan," ujar Agus.
Pada aspek pengawasan, Kemenhub telah meluncurkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement(ETLE) untuk memperkuat penindakan digital. Dalam uji coba pada 10 Agustus hingga 10 September 2026, sistem tersebut mencatat 72.236 deteksi dari 46.034 nomor kendaraan unik di 51 titik pemantauan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.227 kasus terverifikasi dan 467 pelanggaran administratif ditagihkan.
Namun, Aptrindo menilai efektivitas sistem pengawasan digital, termasuk Weigh in Motion (WIM), tetap bergantung pada kelengkapan basis data kendaraan. Meski teknologi pengawasan dapat membantu mengurangi praktik pungutan liar (pungli), sistem tersebut tidak akan optimal apabila data kendaraan belum terintegrasi.
"Masalahnya, databasenya kan belum terintegrasi. ETLE tidak bisa membaca data kendaraan jika datanya tidak lengkap. Jadi, bagaimana mungkin itu bisa diterapkan tanpa adanya database yang belum terintegrasi," kata Agus.
Selain integrasi data dan pengawasan, pengaturan kelas jalan juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur 2025 mencatat pengaturan kelas jalan di Jawa Barat masih dalam proses perbaikan karena usulan yang diajukan baru mencakup tingkat provinsi, belum kabupaten/kota. Adapun penyusunan fungsi jalan di Jakarta belum dilakukan saat laporan tersebut disusun.
Baca Juga: Zero ODOL Harus Bertahap, Pemerintah Siapkan Peralihan dari Truk ke Kereta dan Kapal
Pakar transportasi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Suripno menilai pemerintah perlu menyiapkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan kelas jalan. Dengan begitu, pemerintah dapat menetapkan koridor angkutan barang yang jelas hingga titik perpindahan moda.
"Jaringan lintas itu adalah suatu koridor yang kelasnya sama. Hal itu untuk mencegah supaya tidak terjadi perpindahan di sepanjang koridor jalan tersebut," jelas Suripno.
Setelah jaringan jalan, pemerintah juga perlu membangun terminal barang sebagai simpul pertemuan angkutan logistik. Keberadaan terminal tersebut dapat memperluas pilihan moda transportasi barang, termasuk kereta api, kapal, dan pesawat kargo.
"Terminal barang itu sangat penting sebagai simpul pertemuan, sekaligus memperluas alternatif angkutan logistik seperti kereta api, kapal, dan pesawat kargo," katanya.
Persoalan kapasitas angkutan juga menjadi perhatian pelaku usaha. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyebut sekitar 75% truk yang melintas di jalan tol terindikasi mengalami kelebihan muatan. ALFI bersama asosiasi logistik lainnya meminta pemerintah menaikkan Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan di Indonesia hingga 13 ton.
Baca Juga: Zero ODOL 2027 Bisa Dongkrak Biaya Logistik, Ini Kekhawatiran Pelaku Usaha
Di sisi lain, pelaku usaha dan perusahaan karoseri meminta pemerintah menyediakan insentif untuk mendukung normalisasi kendaraan. Namun, hingga mendekati tenggat penerapan Zero ODOL, belum terdapat kejelasan mengenai skema insentif tersebut, termasuk penerima, besaran dukungan, dan mekanisme pelaksanaannya.
Aspek perlindungan tenaga kerja juga masih membutuhkan perhatian. Dalam RAN, pemerintah merencanakan penguatan standar kerja layak, upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi pengemudi.
Namun, belum tersedia informasi yang cukup untuk menunjukkan sejauh mana program tersebut telah dijalankan secara khusus dalam masa transisi menuju Zero ODOL.
Dari sisi regulasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional.
Kemenhub juga menyatakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah rampung.
Meski demikian, penyelesaian DIM belum berarti perubahan undang-undang tersebut telah disahkan. Pembahasan revisi UU LLAJ masih berlangsung bersama DPR. Sementara itu, rencana pembentukan komite kerja untuk mempercepat pengembangan konektivitas nasional juga belum menunjukkan kejelasan.
Dengan tenggat penerapan yang semakin dekat, pemerintah masih perlu menuntaskan berbagai instrumen pendukung Zero ODOL. Kesiapan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan sistem pengawasan digital, tetapi juga kemampuan infrastruktur jalan, angkutan multimoda, kapasitas armada, dukungan transisi bagi pengusaha, serta perlindungan tenaga kerja.
"Hambatan terbesar menuju Zero ODOL 2027 bukan lagi pada tataran aturan, melainkan pada kesiapan instrumen pendukung," kata Djoko.
Baca Juga: Kemenhub Kejar Zero ODOL, Pengawasan Angkutan Barang Diperketat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
