Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi saat ini mulai meningkat mengingat beberapa fasilitas umum mewajibkan pengunjung untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk menunjukkan status vaksinasi dan kesehatan seseorang. Hanya saja, pengembangan aplikasi tersebut dinilai masih diperlukan untuk memastikan keamanan data pengguna.
Pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persadha mengungkapkan, pengelola sistem informasi dan aplikasi PeduliLindungi perlu melakukan berbagai hal. Misalnya saja, penerapan enkripsi pada data yang dikelola, meningkatkan SOP pada manajemen siber dengan pengecekan log berkala sampai pada penetration test setiap berapa waktu tertentu.
“Namun dalam dunia keamanan siber, tidak ada sistem informasi yang benar-benar aman 100%,” ungkap Pratama.
Baca Juga: Sudah vaksin Covid-19 di luar negeri bisa daftar di PeduliLindungi, begini alurnya
Ia bilang, sebagian besar lembaga negara di tanah air ini masih sangat kurang soal keamanan siber pada sistem informasinya. Oleh karena itu, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) diperlukan untuk memaksa lembaga negara maupun swasta untuk mau menerapkan keamanan siber tingkat tinggi pada sistemnya sehingga mengurangi kemungkinan kebocoran data.
Selain masalah keamanan, ia menyoroti masalah lain seperti aplikasi yang sering sangat lambat saat melakukan scan QR Code dan banyak kejadian akun yang tidak terbuka karena sangat lambat. Menurutnya, hal itu berdampak pada masyarakat yang mau masuk mall atau belanja kebutuhan sehari-hari.
“Solusinya lakukan stress test, menambah bandwidth, lalu perbanyak server load balancer, dan juga mengupdate aplikasi,” tambahnya.
Dari sisi masyarakat sendiri, Pratama hanya mengingatkan agar tidak mudah dalam menyerahkan data pada orang lain, baik secara offline dan online.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun
Selanjutnya: Sudah divaksin tapi status di PeduliLindungi tak berubah, ini solusi dari Kemenkes
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
