Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. UN Tourism telah mensyaratkan pariwisata berbasis Community Based Tourism (CBT), yakni pendekatan pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan terkait pariwisata di daerah mereka.
Namun, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azahari menilai, di Indonesia nyatanya realisasi tersebut masih jauh dari harapan. Menurutnya, kenyataan yang terjadi di lapangan, pengembangan pariwisata di Indonesia masih didominasi investor based tourism.
“Yang sekarang adalah yang kaya yang jadi investor, jadi investor based tourism. Jadi pariwisata berbasis investor. Yang membuat kan semuanya investor,” terang Azril kepada Kontan, Kamis (5/6).
Baca Juga: Tak Lagi Relevan! Pengamat Pariwisata Kritisi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas
Ia menyoroti soal kondisi pariwisata di Bali yang sekarang sudah tak sepenuhnya dikelola oleh masyarakat lokal Bali. Mudahnya turis menginjakkan kaki di Pulau Dewata justru jadi celah. Bahkan, banyak bisnis usaha sewa/rental motor dan mobil di Bali yang ternyata dimiliki orang asing.
Menurut Azril, kondisi ini bisa terjadi sebab Indonesia memberikan kemudahan bebas visa bagi banyak negara yang untuk berkunjung ke Indonesia.
“Sekarang Bali. Bali itu di sana banyak orang asing yang buka usaha sewa motor, mobil. Kemudian juga villa oleh mereka, jual pizza, tour guide itu juga bahkan orang asing. Itu tidak boleh kan seharusnya. Karena kita itu terlalu membebaskan visa, itu kesalahan fatal,” tegasnya.
Menurutnya, boleh-boleh saja sebuah negara membebaskan visa bagi beberapa negara lain, namun perlu ditekankan bahwa kebijakan bebas visa tersebut haruslah resiprokal atau bersifat timbal balik, saling menguntungkan antar satu negara dengan negara lain.
Baca Juga: Wamen Investasi: Pariwisata Jadi Kontributor Utama Realisasi Investasi Nasional
“Boleh (negara) tertentu tapi harus resiprokal. Yang betul-betul bisa menguntungkan,” jelas Azril.
Menurut Azril, hal ini perlu dipertegas kembali oleh pemerintah. Sebab, bila kondisi ini terus berlangsung, tentunya akan mengancam dan menimbulkan persaingan bisnis yang ketat bagi para pelaku UMKM dan pebisnis lokal.
Dari sini, harapannya sektor pariwisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Selanjutnya: Jatam:Kerusakan Ekologis Tambang Nikel Raja Ampat Lebih Besar dari Potensi Keuntungan
Menarik Dibaca: BCA Hadirkan Layanan Transaksi Mata Uang Won Korea Selatan (KRW), Berikut Promonya!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
