Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - BANDUNG. Pengembang perumahan mendesak Pemerintah segera cairkan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) awal tahun 2025.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto usai menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Perumahan Buana Cicalengka Raya 2 di Cikanjung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12/2024).
Menurut Joko, Maruarar akan bersurat ke Kementerian Keuangan untuk mendesak penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait FLPP dalam waktu dekat.
Baca Juga: Warga Berpenghasilan Rp 8 Juta per Bulan Bisa Ajukan KPR Subsidi ke Perbankan
"Kalau PMK, tanggal 31 Desember (2024), Menteri PKP akan berkirim surat kepada Kementerian Keuangan. Semoga di tanggal 2 (Januari 2025) sudah ada diterima dan semoga ada mendapatkan respons yang baik," ujar Joko.
Selain itu, REI juga akan meminta andil perbankan untuk memberikan bantuan FLPP, sehingga tidak hanya bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tetapi itu kan domain perbankan private ya. Kalau negara kita bisa dorong, jadi kalau kita mengadu kepada negara kan bisa, pemerintahan bisa. Tapi kalau kita perbankan kita hanya bisa mendorong dan sebagainya," lanjut Joko.
Ada pun pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bakal menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.
Baca Juga: Menteri PKP Upayakan Akad KPR FLPP Terealisasi di Awal Januari 2025
Hal itu disampaikan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran FLPP dan Tapera Tahun 2025 dengan 39 bank penyalur pada Senin (23/12/2024).
"Sesuai dengan dorongan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dukungan Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa di awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP," ungkap Heru.
Sementara Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Imam Syafii Toha mengatakan, dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, adanya perubahan skema itu diharapkan bisa mencapai hasil yang optimal.
"Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar," katanya saat Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema "Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah" di Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Menurut Imam, BP Tapera bersama seluruh bank pelaksana akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025 pada Senin (23/12/2024).
Baca Juga: Maruarar Sirait Pastikan Program 3 Juta Rumah di Bandung Terus Berjalan
Komitmen itu juga akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri PKP.
"Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220.000 unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330.000 unit tahun depan," terangnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengembang Desak Pemerintah Cairkan Anggaran FLPP 2025 ", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/12/30/190000221/pengembang-desak-pemerintah-cairkan-anggaran-flpp-2025-.
Selanjutnya: Mantan Pemain Sepak Bola Rusia Meninggal di Medan Perang Melawan Ukraina
Menarik Dibaca: Katalog Promo Alfamidi Hemat Satu Pekan Periode 30 Desember 2024-5 Januari 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
