Pengembangan PLTN menunggu putusan presiden

Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah merampungkan rencana jangka panjang pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan kapasitas 5.000 megawatt (MW). Rencana pembangunan energi nuklir ini sudah di tangani oleh Menteri ESDM, dan selanjutnya akan dikonsultasikan kepada Presiden. Hal itu diungkapkan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Maritje Hutapea Jumat (12/6) di kantornya.

"Buku putih sudah rampung, kini juga sudah ada di Menteri ESDM)," jelasnya. Maritje memberikan gambaran, garis besar buku putih proyek energi nuklir Indonesia ini nantinya Indonesia bakal menarik banyak investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, buku ini juga merekomendasikan daerah-daerah mana saja di Indonesia yang secara geologi aman untuk membangun proyek PLTN. "Ada di beberapa wilayah seperti Kalimantan dan Bangka," kata Maritje. Meskipun optimistis ke depan Indonesia akan memiliki sumber energi nuklir, ia mengakui hingga saat ini sebagian masyarakat Indonesia masih menentangnya.

Beberapa dasar kekhawatiran terhadap energi ini diantaranya adalah masalah keselamatan dan keamanan. "Masyarakat boleh saja khawatir tetapi jangan terlalu berlebihan. Semuanya bisa kami pertanggungjawabkan," katanya. Buku putih energi nuklir ini tujuannya untuk memudahkan Presiden dalam mengambil keputusan apakah akan mengembangkan energi ini atau tidak di masa depan. "Kami menunggu keputusan dari Presiden, go or not go. Begitu Presiden bilang go, kami sudah siap," tuturnya. Ia mengklaim, saat ini banyak pemerintah daerah yang meminta PLTN dibangun di wilayahnya.

Misalnya di Kalimantan, Bangka terutama Jawa banyak minta. Di sisi lain banyak investor yang berminat menggarap proyek ini. Investor tersebut berasal dari Korea, Rusia. Meski sudah mendapat respons positif dari pemerintah daerah maupun calon investor, Maritje bilang, pemerintah tak mau gegabah dalam mengembangkan energi nuklir ini. Karena energi ini harus bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News