Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
"Dari tenaga medisnya ini juga disediakan pemerintah tentu dengan ada biaya karena ini kan ngga masuk yang gratis, jadi pemerintah sendiri sudah menyiapkan. Tapi kalau perusahaannya punya fasilitas kesehatan sendiri ya dia cuma beli vaksinnya aja, yang melakukan vaksinya dari orangnya sendiri si perusahaan itu," ujar Hariyadi.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan, vaksinasi gotong royong harus didorong dan melibatkan banyak stakeholders agar lebih terakselerasi.
Baca Juga: Pemerintah akan terbitkan permenkes soal harga vaksin gotong royong
Hal ini sebagai bagian upaya vaksinasi agar dalam satu tahun ke depan bisa tercapai 70% masyarakat tervaksin.
Ia menyebut, distribusi vaksin gotong royong sebaiknya melibatkan wiraswasta dan pengusaha. Hal ini agar tidak menjadi beban tunggal pemerintah. Sektor yang perlu mendapat prioritas adalah sektor-sektor yang membutuhkan mobilitas tinggi.
"Untuk harga, Rp 1 juta (per orang) untuk 2 kali vaksin, relatif masih accepted," ujar Ajib kepada Kontan.co.id, Senin (3/5).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
