Reporter: Noverius Laoli | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Harga karet di pasar dunia terus merosot tajam. Saat ini, harga karet sudah berada di kisaran rata-rata US$ 1,3 per kilogram (kg). Harga tersebut jauh lebih rendah daripada harga tertinggi perdagangan karet pada tahun 2011 sebesar US$ 5,5 per kg.
Idealnya, harga karet berada di kisaran US$ 2 per kg. Atau minimal di tingkat petani seharga Rp 12.000 per kg. Saat ini harga karet ditingkat petani sudah di kisaran Rp 5.000 per kg.
Untuk mengantisipasi harga karet terus merosot tajam, Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) mendesak pemerintah segera mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) yang isinya mewajibkan penyerapan karet dalam negeri untuk keperluan infrastruktur.
Bila hal itu terjadi, maka akan terbuka pasar bagi bagi produksi karet di luar pasar tradisional selama ini di sektor ban, alat medis dan sarung tangan.
Hal itu dikatakan Ketua Umum Gapkindo Moenardji Soedargo kepada KONTAN, Minggu (26/6). Ia mengatakan desakan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo pada akhir pekan lalu.
Dan sejauh ini, pemerintah belum mengambil tindakan nyata untuk mendorong kenaikan harga karet. Namun dalam pertemuan itu, Moenerdji bilang, presiden memahami kondisi industri karet dalam negeri saat ini.
"Menurut persepsi kami, pemerintah paham dan rasanya sejalan, karena semangatnya untuk membantu menciptakan fundamental harga yang baik untuk karet," ujarnya.
Moenardji menjelaskan, bila inpres penyerapan karet sudah terbit, maka penyerapan karet pada berbagai proyek infrastruktur akan dilaksanakan. Kondisi ini akan menambah sektor penyerapan karet di luar pasar tradisonal selama ini. Bila sektor penyerapan baru di bidang infrastruktur ini sudah dijalankan, maka pasar akan mencerna secara positif bahwa ternyata karet alam punya sektor pengguna baru.
Karena itu, Gapkindo optimis pasar karet akan memperhitungkan bahwa bertambahnya permintaan karet di dalam negeri, akan otomatis menggerek kenaikan harga. "Apabila pemakaian karet pada sektor infrastruktur tersebut didukung inpres, sehingga tidak saja pemerintah pusat, pemerintah daerah pun akan ikut menyerap karet," harap Moenardji.
Sebab selama ini, lanjut Moenardji, justifikasi memakai aspal karet itu kuat. Umur jalan akan lebih tahan lama dan biaya perawatan akan rendah. Percampuran aspal dengan karet akan menguntungkan pemerintah dalam waktu yang lama. Karena itu, peranan Inpres sangat kuat karena bisa menjadi landasan kebijakan semua pihak untuk memakai aspal karet.
Gapkindo Desak Pemerintah Segera Keluarkan Inpres Karet
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
