kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Pengusaha: Industri perikanan buruk 3 tahun Jokowi


Selasa, 17 Oktober 2017 / 18:05 WIB
Pengusaha: Industri perikanan buruk 3 tahun Jokowi


Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja industri perikanan masih dinilai buruk bagi pengusaha. Beberapa kebijakan dinilai menghambat perkembangan industri perikanan.

“Industri perikanan yang jelas kinerjanya buruk selama tiga tahun pemerintahan Jokowi – JK,” ujar Hendra Sugandhi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) kepada KONTAN Selasa (17/10).

Kebijakan pengusiran kapal eks asing yang melakukan pelanggaran dinilai perlu diapresiasi. Namun, kebijakan tersebut dianggap memukul rata semua nelayan. Hendra bilang akibatnya kapal yang sudah diambil alih menjadi milik nelayan Indonesia pun ikut dihentikan operasinya.

Hendra bilang dari segi teknologi kapal, kapal Indonesia masih belum mendukung produksi. Kapal dengan teknologi pembekuan dengan suhu -60 derajat celcius untuk frozen sashimi tuna belum tersedia di dalam negeri.

Kebijakan pelarangan transshipment dianggap Hendra sebagai kebijakan yang salah kaprah. “Domestic transshipment untuk menjaga tingkat kesegaran dan menghemat biaya operasional seharusnya diperbolehkan,” terang Hendra.

Pemerintah pun dinilai tidak memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif secara optimal. Hendra blang wilayah tersebut dapat digunakan sebagai peningkatan perekonomian nasional.

Alat tangkap merupakan kebijakan yang paling banyak diperbincangkan saat ini. Pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan salah satunya adalah cantrang. Hendra bilang seharusnya alat tersebut bukan dilarang tetapi dikendalikan penggunaannya.

Selain itu sosialisasi dipandang perlu untuk dilakukan. Nelayan dianggap perlu diajak berdiskusi terkait penggunaan alat tangkap tersebut.

Hendra menyarankan agar pemerintah melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 dengan baik. “Inpres tersebut mengevaluasi dan menghapus semua peraturan yang menghambat, kalau ini bisa dilaksanakan dampaknya pasti bisa mengakselarasi sektor perikanan,” jelas Hendra.

Selain itu, sektor perikanan budidaya dinilai perlu menjadi pusat perhatian. Potensi perikanan budidaya saat ini dinilai besar. Hendra mencontohkan Vietnam yang ekspor produk perikanannya naik lebih dari 300% dalam 10 tahun terakhir karena didorong oleh perikanan budidaya sebesar 70%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×