kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45906,29   2,96   0.33%
  • EMAS1.310.000 -0,23%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Perbedaan hitungan kadar nikel dalam jual beli bisa diselesaikan lewat pihak ketiga


Selasa, 05 Oktober 2021 / 16:43 WIB
Perbedaan hitungan kadar nikel dalam jual beli bisa diselesaikan lewat pihak ketiga
ILUSTRASI. Nikel. REUTERS/Yusuf Ahmad/File Photo


Reporter: Muhammad Julian | Editor: Handoyo .

Pasal 9B beleid ini menyebutkan bahwa penentuan kualitas Mineral Logam mengacu pada hasil pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu wasit atawa umpire yang disepakati bersama dalam kontrak penjualan dalam hal terdapat perbedaan hasil verifikasi kualitas Mineral Logam antara Pemegang IUP (izin usaha pertambangan) Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK (izin usaha pertambangan khusus) Operasi Produksi Mineral Logam dengan pihak pembeli di dalam negeri.

Pihak ketiga yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Surveyor yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama menteri. 

Meski begitu, kalangan pengusaha tambang menilai bahwa mekanisme ini sulit untuk diterapkan. Dalam wawancaranya dengan Kontan.co.id beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, pada praktiknya banyak perusahaan tambang lebih memilih untuk tidak mengajukan mekanisme umpire lantaran takut di-blacklist oleh pihak pabrik smelter dan tidak mendapat permintaan bijih nikel lagi.

Di samping itu, penerbitan hasil verifikasi kadar nikel di terminal bongkar yang cenderung lama juga dinilai membuat mekanisme umpire menjadi sulit untuk diimplementasikan.

Dengan kondisi yang demikian, APNI mengusulkan agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan oleh perusahaan tambang serta transaksi jual beli bijih nikel dilakukan berdasarkan hasil verifikasi oleh surveyor di terminal muat saja. Dus, transaksi menjadi lebih efisien karena verifikasi hanya dilakukan sebanyak satu kali saja di terminal muat. 

Manfaat lainnya, dwelling time di terminal bongkar juga menurun. Selain itu, tidak ada lagi kasus reject yang merugikan penambang. Arus kas penambang juga bisa menjadi lebih baik.

“Cara ini tidak lazim diterapkan dalam proses bisnis perdagangan internasional. Sangat diperlukan intervensi pemerintah yang cukup besar dalam mengubah proses B2B (business-to-business),” kata Meidy kepada Kontan.co.id beberapa waktu lalu.

Kontan.co.id sudah mencoba meminta tanggapan kepada pihak Kementerian ESDM perihal persoalan perbedaan  tafsir hitungan kadar nikel ini. Hanya saja, sejauh ini Kontan.co.id belum mendapat tanggapan dari pihak Kementerian ESDM.

Selanjutnya: Begini kata pengamat dan ekonom soal pembukaan kembali ekspor konsentrat mineral

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×