kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.499.000   -40.000   -2,60%
  • USD/IDR 15.935   -60,00   -0,38%
  • IDX 7.246   -68,22   -0,93%
  • KOMPAS100 1.110   -11,46   -1,02%
  • LQ45 880   -11,76   -1,32%
  • ISSI 222   -0,92   -0,41%
  • IDX30 452   -6,77   -1,48%
  • IDXHIDIV20 545   -7,80   -1,41%
  • IDX80 127   -1,32   -1,03%
  • IDXV30 136   -1,06   -0,77%
  • IDXQ30 150   -2,29   -1,50%

Perlu Kebijakan Nyata Pemerintah dałam Mendorong Penerapan Teknologi Baru


Jumat, 18 November 2022 / 14:19 WIB
Perlu Kebijakan Nyata Pemerintah dałam Mendorong Penerapan Teknologi Baru
ILUSTRASI. Ilustrasi shutterstock perekonomian negara-negara G20, G20, bendera negara-negara maju


Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali telah berakhir. Salah satu hasil kesepakatan dalam Bali Leaders Declaration adalah, seluruh anggota G20 berkomitmen mengadopsi teknologi digital guna mendorong inovasi.

Masuknya adopsi teknologi dalam kesepakatan Bali Leaders Declaration, menurut Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), adalah sinyal positif bagi perkembangan transformasi digital baik, itu untuk negara-negara anggota G20 maupun seluruh dunia.

Penyediaan konektivitas digital yang terjangkau dan berkualitas tinggi merupakan agenda bersama yang perlu dikawal oleh pemerintah dan pelaku usaha, termasuk penyelenggara jasa internet. Tujuannya, agar transformasi digital yang inklusif, berpusat pada manusia, dan berkelanjutan dapat diwujudkan, sehingga perkembangan ekosistem dan ekonomi digital.

Baca Juga: XL Axiata (EXCL) Sudah Punya 120.000 Pelanggan Layanan Internet Broadband XL Home

Arif mengatakan, digitalisasi sudah semestinya menyelesaikan permasalahan dalam hal pengentasan ketidaksetaraan gender, terutama bagi perempuan dan anak perempuan, dan kesempatan bagi orang dengan kondisi rentan sehingga melalui platform digitalisasi mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan. Menurut Arif, ini adalah bentuk pengejawantahan dari nilai no one’s left behind yang sedang didengungkan di seluruh dunia.

"APJII menilai perlu kebijakan yang konkret dari pemerintah untuk menciptakan ekonomi digital yang memungkinkan, inklusif, terbuka, adil, dan non-diskriminatif yang mendorong penerapan teknologi baru. Sehingga memungkinkan bisnis dan wirausaha berkembang, serta melindungi dan memberdayakan konsumen, sambil mengatasi tantangan, terkait dengan kesenjangan digital, privasi, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, dan keamanan online," terang Arif, dalam pernyataan tertulis, Jumat (18/11). 

APJII mendukung kesepakatan Bali Leaders Declaration untuk kampanye melawan disinformasi, ancaman dunia maya, dan penyalahgunaan platform. APJII memastikan akan terlibat aktif dalam menjaga keamanan dalam infrastruktur konektivitas. 

Baca Juga: Bahlil Sebut Komitmen Investasi dari KTT G20 Mencapai US$ 8 Miliar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Kiat Cepat Baca Laporan Keuangan Untuk Penentuan Strategi dan Penetapan Target KPI Banking and Credit Analysis

[X]
×