Perumnas Sediakan 768 Hunian Subsidi Berbasis TOD

Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Nina Dwiantika

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Perumnas mengembangkan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan dengan mengutamakan akses transportasi dan kedekatan dengan pusat aktivitas.

Perumnas menilai keterjangkauan hunian tidak hanya ditentukan oleh harga rumah. Biaya transportasi, waktu perjalanan, serta akses ke pusat kerja, pendidikan, perdagangan dan fasilitas publik juga menjadi bagian dari beban pengeluaran masyarakat.

Plt Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan, faktor lokasi dan konektivitas menjadi pertimbangan penting dalam penyediaan hunian bagi MBR.

“Hunian yang terjangkau bagi MBR tidak cukup hanya diukur dari harga rumah. Lokasi, akses terhadap transportasi publik, serta biaya dan waktu perjalanan sehari-hari juga menentukan keterjangkauan yang sesungguhnya,” ujar Imelda dalam siaran pers, Kamis (24/9).

Untuk itu, Perumnas mengembangkan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD) melalui kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Konsep ini mengintegrasikan kawasan hunian dengan transportasi publik untuk memudahkan mobilitas penghuni.

Pada tiga kawasan TOD, Perumnas menyediakan 768 unit hunian subsidi. Rinciannya, 256 unit berada di Samesta Mahata Tanjung Barat, 182 unit di Samesta Mahata Margonda dan 330 unit di Samesta Mahata Serpong.

Unit subsidi di kawasan Margonda dan Tanjung Barat telah terserap. Sementara itu, Perumnas berencana kembali membangun tower hunian subsidi di Samesta Mahata Serpong untuk memenuhi permintaan MBR.

Baca Juga: Pengembang Memacu Penjualan Rumah Ready Stock di Sawangan

Selain kawasan TOD, Perumnas mengembangkan hunian subsidi di sejumlah lokasi lain yang dinilai dekat dengan pusat aktivitas masyarakat. Proyek tersebut antara lain Samesta Sentraland Cengkareng, Samesta Grand Sentraland Karawang, Samesta Jakabaring Palembang, Proyek Jatim II Pasuruan dan Proyek Cirebon.

Dari sisi kebijakan, penyesuaian kriteria dan batas harga satuan rumah susun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang lebih banyak proyek hunian Perumnas masuk dalam skema pembiayaan bersubsidi.

Pemerintah juga mendorong Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan tenor hingga 40 tahun. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama bagi MBR.

Di Jakarta, Perumnas mengembangkan Samesta Alonia Jakarta di Kemayoran dengan 609 unit hunian subsidi vertikal. Pengembangan hunian vertikal menjadi salah satu alternatif untuk menyediakan rumah di tengah keterbatasan lahan perkotaan.

Imelda mengatakan, pengembangan hunian subsidi diarahkan agar masyarakat tidak harus memilih antara rumah murah yang jauh dari pusat aktivitas atau lokasi strategis dengan harga yang lebih tinggi.

“Melalui TOD, pengembangan hunian subsidi vertikal maupun landed, Perumnas berupaya menghadirkan alternatif hunian yang lebih dekat, terkoneksi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan,” katanya.

Pengembangan sejumlah proyek tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Perumnas terhadap Program 3 Juta Rumah, khususnya untuk memperluas pasokan hunian subsidi bagi MBR di kawasan perkotaan.

Baca Juga: Bukit Podomoro Jakarta Hadirkan Harrington, Hunian Premium di Jakarta Timur

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News