Reporter: Fahriyadi |
JAKARTA. Beberapa perusahaan asal Korea Selatan mendesak pemerintah memproses dan mengabulkan proses penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 yang mereka ajukan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan mereka memberi waktu sampai akhir Januari ini.
"Mereka (Perusahaan Korea) itu memberi tenggat waktu sampai akhir bulan ini, jika penangguhan itu tidak diterima, maka mereka bakal pergi," ujar Sofjan, Rabu (23/1).
Menurut bos Grup Gemala ini, ancaman tersebut sangat disayangkan karena total perusahaan Korea di Indonesia ini mencapai 800 perusahaan. Mereka mayoritas bergerak di bidang garmen dan sepatu dengan mempekerjakan sekitar 600.000 pekerja.
Sofjan bilang, setidaknya bakal ada 180.000 pekerja yang bakal terancam nasibnya jika perusahaan-perusahaan Korea itu menjalankan ancamannya.
Perusahaan Korea yang bakal cabut tersebut kebanyakan berdomisili di Banten untuk industri sepatu dan Jakarta untuk industri garmen dengan total investasi ratusan juta dollar.
Seperti diketahui, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengumumkan bahwa hanya 47 perusahaan yang dikabulkan penangguhannya dari total 941 perusahaan seluruh Indonesia yang mengajukan. Namun, jumlah ini belum final karena ada beberapa Gubernur yang belum memproses penangguhan UMP di wilayahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
