Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk menghitung ulang biaya pembibitan sapi sampai siap potong.
Sebab selama ini, peternak rakyat tidak pernah melakukan perhitungan bisnis seperti itu. Pemeliharaan sapi hanya dijadikan tabungan. Namun, Teguh mengatakan, jika dihitung secara bisnis, peternak rakyat itu sebenarnya rugi.
Sebab untuk membibit satu ekor sapi butuh waktu hingga tiga tahun agar bisa mendapatkan hasilnya. Peternak harus mengawinkan sapi setidaknya selama tiga bulan, dan belum tentu langsung berhasil bunting. "Setelah bunting, butuh waktu sembilan bulan untuk mengandung," ujar Teguh, Kamis (25/8).
Setelah lahir, anak sapi itu harus dibesarkan selama dua tahun hingga memiliki berat badan rata-rata 200 kilogram (kg) hingga 250 kg untuk sapi lokal, dan 400 kg-500 kg untuk sapi hasil kawin silang.
Dalam rentang waktu selama tiga tahun itu, peternak rakyat tidak pernah menghitung berapa persis biaya produksi tersebut. Namun, menurut Teguh, secara kasat mata, ketika sapi dijual seharga Rp 40.000 per kg sapi hidup, maka harganya antara Rp 10 juta-Rp 20 juta per ekor tergantung berat masing-masing sapi. "Secara bisnis ini tidak menguntungkan," paparnya.
Oleh karena itu, ia mendesak Kemtan memanfaatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di sejumlah daerah yang melakukan pengembangan sapi. Sebab selama ini, peternak rakyat belum merasakan fungsi dari UPT itu. Padahal, UPT sudah menyedot anggaran APBN. Karena itu, PPSKI mempertanyakan fungsi dari UPT tersebut yang seharusnya bisa menjadi unit percontohan bagi swasta untuk berbisnis sapi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
