Reporter: Eldo Christoffel Rafael | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kendala terbesar PLN dalam upaya mewujudkan target rasio elektrifikasi 99,9% pada akhir 2019 adalah masalah infrastruktur dan daya beli masyarakat yang belum merata. Untuk mewujudkan hal tersebut, PLN perlu dukungan dari pemda-pemda di seluruh Indonesia.
Menurut I Made Suprateka, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, kenyataan yang ditemukan di lapangan memperlihatkan, masuknya jaringan listik ke suatu desa tidak otomatis menjadikan seluruh warganya langsung bisa menikmati listrik. Selalu ada anomali, terutama terkait masalah daya beli konsumen listrik yang tidak merata, dan masih banyak rumah tangga yang sudah berdiri sendiri namun listriknya masih levering (nyantol) dari rumah tangga induk.
Lebih jauh Made memaparkan, untuk mencapai target elektifikasi tersebut, setidaknya PLN harus mampu menjawab dua tantangan besar yang menghadang. Pertama, masalah daya beli masyarakat, dan yang kedua persoalan infrastruktur.
Apalagi sejak tahun 2016, program listrik pedesaan sudah sepenuhnya ditangani oleh PT PLN (Persero) hingga tidak lagi menggunakan APBN yang dikelola oleh Kementerian ESDM.
"PLN sangat menyadari bahwa penuntasan masuknya listrik ke berbagai wilayah sangat krusial untuk mengangkat harkat penduduk daerah tersebut," kata Made dalam keterangan pers, Sabtu (30/3).
Karena selain dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, juga sangat diperlukan untuk perkembangan berbagai usaha yang menopang kehidupan. Perkembangan kebudayaan penduduk desa juga diyakini akan meningkat lantaran berkat listrik banyak aktivitas yang bisa dilakukan dengan lebih lama bahkan hingga malam hari. “Oleh karena itu, apapun kendalanya PLN terus berusaha menggenjot ketersediaan listrik hingga di pedesaan,” tegasnya.
Akses yang terbatas adalah kendala terbesar dalam upaya PLN untuk mengalirkan listrik ke desa-desa terpencil dan daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau. Kendala biasanya muncul dalam proses pengiriman peralatan listrik karena banyak akses jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan pengangkut material.
Namun Pemerintah tentu saja juga tidak lepas tangan begitu saja. Selain upaya penambahan jaringan melalui Program Listrik Perdesaan yangdilakukan PLN dan membagikan sumber Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), tambah Pandu, pada 1 Februari lalu Menteri ESDM telah menyurati gubernur se-Indonesia, untuk mengalokasikan anggaran pasang baru listrik 450 VA bagi Rumah Tangga Miskin. Untuk keperluan ini, Pemda bisa mengalokasikan anggaran dari APBD atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di daerah.
Selain itu, Kementrian ESDM juga meminta kepada pemda untuk memperbaiki akses jalan, sehingga bisa mempermudah PLN dalam proses penyaluran listrik di daerah tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
