Reporter: Muhammad Julian | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membidik target pembangunan sebanyak 168 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) pada tahun ini.
Rencana ini disampaikan Executive Vice President of Engineering and Technology PLN Zainal Arifin dalam diskusi panel virtual bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Battery, Electric Vehicle, dan Solar PV Rooftop di Indonesia’ pada Kamis (20/5).
Ia menuturkan, PLN melihat, transmisi sektor transportasi menuju low carbon bisa diinisiasi secara signifikan melalui penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
“Kami sudah menginstalasi 32 charging station di 14 kota, targetnya tahun 2021 ini ada 168 charging station lagi,” ujar Zainal.
Baca Juga: Pertamina siapkan layanan SPKLU fast charging di Bandara Soekarno Hatta
Lebih lanjut, Zainal menyebutkan, PLN telah menyusun beberapa strategi untuk mendukung target ini.
Pertama, menyediakan model bisnis yang menarik untuk menggaet minat investasi investor dalam penyediaan sarana SPKLU seperti diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2020. Kedua, memastikan bahwa pasokan listrik untuk kebutuhan pengisian daya di SPKLU bisa terjamin.
Ketiga, memberi insentif diskon untuk pengisian kendaraan listrik pada rentang pukul 10.00 sampai pukul 16.00 atau 17.00. Hal ini juga sekaligus untuk memanfaatkan utilisasi produksi listrik yang tidak terpakai di jam-jam tersebut.
Keempat, menyediakan aplikasi untuk memudahkan para pemilik kendaraan listrik untuk melakukan pengisian daya dan memonitor kondisi SPKLU di mana pun realtime.
Menurut Zainal, selain dapat mengurangi emisi, penggunaan kendaraan listrik juga bisa mendukung upaya pengurangan impor. Ia memproyeksi, importasi BBM Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 500 triliun di tahun 2030 dan bahkan Rp 1.000 triliun di 2060 apabila Indonesia masih mengandalkan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil alias internal combustion engine (ICE) tanpa adanya upaya mitigasi secara signifikan.
“Kalau kita lihat data di tahun 2019, impor BBM kita sudah di atas Rp 300 triliun, di akhir 2017 itu sudah Rp 330 triliun, dan 80 persen dipakai untuk kendaraan transportasi darat. Kalau kita lihat itu setara dengan 2% GDP nasional,” kata Zainal.
Selanjutnya: Produsen komponen otomotif coba mencermati prospek kendaraan listrik nasional
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
