Reporter: Fitri Nur Arifenie | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. PT PLN (Persero) menuding masuknya grup Bakrie dalam transaksi antara Petronas dan PLN untuk mengembangkan lapangan Kepodang menyebabkan mundurnya pengembangan lapangan itu. Padahal PLN sangat membutuhkan gas dari lapangan Kepodang untuk menurunkan biaya energi.
PLN memprediksi realisasi penyaluran gas baru bisa dilakukan pada kuartal III tahun 2014. Ini mundur tiga tahun dari target pengembangan semula.
Tak hanya waktu yang terlambat, jumlah produksi gas Kepodang juga akan berkurang. Pasalnya, konsesi Petronas terhadap lapangan Kepodang
akan berakhir 2021. "PLN memperkirakan bahwa harga gas kemungkinan lebih dari US$ 5 per mmbtu yang disebabkan berkurangnya gas yang
ditransaksikan," jelas Direktur Energi Primer, Nur Pamuji, akhir pekan lalu.
PLN menghitung, keterlambatan pengembangan lapangan kepodang membuat gas turun menjadi 290 miliar kaki kubik (bcf). Awalnya, PLN dan Petronas menghitung mampu mencapai produksi sebesar 354 bcf, dengan jadwal gas masuk kuartal keempat 2011. Kesepakatan ini terjadi pada akhir 2008 antara PLN dan Petronas sebagai produsen gas.
Kemudian pada 2009, pemegang konsesi pipa gas Kalimantan Jawa (Kalija) yaitu grup Bakrie mengusulkan agar pengaliran gas dari sumur gas ke pembangkit PLN dilakukan melalui Kalija tahap I. "Setelah diskusi panjang, proposal ini disetujui pemerintah pada akhir 2010 dan kepada PLN dijanjikan PLN tetap membeli gas di titik serah pembangkit listrik dengan harga yang sudah disepakati Petronas," lanjut Nur Pamuji.
Tak cuman khawatir harga gas naik, PLN juga khawatir biaya pengaliran gas oleh pemegang konsensi pipa Kalija bakal lebih tinggi ketimbang kalkulasi yang dibuat produsen gas. Sebab, biaya pembangunan pipa gas yang tidak terintegrasi dengan sumur gas bisa dipastikan akan lebih mahal dibandingkan jika pipa tersebut terintegrasi dengan sumur gas.
"Pada akhirnya PLN-lah yang menanggung semua kenaikan biaya ini," kata Nur Pamuji. Dampaknya, kenaikan biaya ini akan meningkatkan subsidi listrik.
PLN, Lanjut Nur Pamuji, bersedia menanggung biaya pembangunan pipa penyalur gas dengan cara mengangsur kepada produsen gas apabila BP Migas tidak memasukan biaya tersebut dalam cost recovery.
Anggota Komite BPH Migas Agus Budi Hartono mengungkapkan, saat ini untuk pengembangan lapangan gas kepodang, negosiasinya masih berjalan.
"Pada dasarnya ini di tangan pemerintah, apapun yang terjadi ini kan untuk menutup kekurangan gas agar PLN lebih hemat. Proses ini kan hulu-hilir," terang Agus. Sayang dia tidak mengatakan, kapan target penyelesaian negosiasi lapangan gas kepodang ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
