kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45906,64   6,79   0.75%
  • EMAS1.383.000 0,36%
  • RD.SAHAM 0.17%
  • RD.CAMPURAN 0.09%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.03%

Polemik di internal Kadin karena Pemilu 2014?


Kamis, 16 Mei 2013 / 11:50 WIB
Polemik di internal Kadin karena Pemilu 2014?
ILUSTRASI. Pada Kamis (2/12), IHSG berpeluang mengalami technical rebound terbatas ke kisaran 6.530 hingga 6.550./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/29/11/2021.


Reporter: Oginawa R Prayogo | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) sangat menyayangkan terjadinya polemik di internal organisasi Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia.

Salah satu petinggi Aspindo pun menduga, kisruh di tubuh organisasi pengusaha itu karena menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

"Bisa saja arahnya ke sana (Pemilu 2014), dalam rangka mencari popularitas dan massa," ujar Susanto Joseph, Direktur Eksekutif Aspindo saat ditemui KONTAN di kantornya, Jakarta, Rabu (15/5).

Menurut Susanto, Kadin tandingan mirip dengan adanya organisasi tandingan yang pernah ada pada organisasi sepakbola Indonesia. Untuk itu dia berharap, agar organisasi pengusaha terbesar di Indonesia itu kembali ke rohnya sebagai profesional pengusaha.

"Organisasi pengusaha harus kembali kepada rohnya. Kalau mau berbisnis, berbisnislah secara bijaksana. Kebijakan bisnisnya jangan menyentuh politik," ujar Susanto.

Susanto juga bilang, seharusnya tak perlu ada dualisme Kadin seperti sekarang ini. Menurutnya, jika memang ada kekurangan, maka hal tersebut bisa diselesaikan secara dialog. "Pimpinan Kadin petahanan juga harus melihat kekurangan dan kelemahannya apa saja," jelasnya.

Sebelumnya, MS Hidayat, Menteri Perindustrian menyayangkan adanya pihak yang mempolitisasi Kadin. Menurut dia, Kadin adalah organisasi dunia usaha bukan partai politik.

Sebagai informasi, Kadin Indonesia sudah memutuskan memecat sembilan Ketua Kadin Daerah sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Hal tersebut dilakukan, setelah mereka melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menggulingkan Ketua Umum Kadin Pusat.

Suryo Bambang Sulisto, Ketua Kadin Pusat mengatakan, keputusan pemecatan diambil setelah Kadin menggelar tiga kali Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) serta atas permintaan 24 Ketua Kadin Daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×