Reporter: Harry Muthahhari | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru saja menerbitkan aturan baru terkait Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Aturan dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 11 Tahun 2019 kini mengatur.
Dalam aturan itu, jika developer terlambat melakukan pelaksanaan pembangunan dan penandatanganan PPJB dan akta jual beli (AJB), maka pembeli dapat membatalkan pembelian. Dalam aturan tersebut, developer juga wajib mengembalikan seluruh biaya pembelian ke konsumen.
Baca Juga: Terlambat bangun PPJB bisa batal, Gapuraprima: Tidak fair!
Sementara jika konsumen membatalkan pembelian tanpa ada penyebab kelalaian developer, maka pengembang mengembalikan uang konsumen dipotong 10% dari pembayaran yang telah diterima developer, ditambah atas biaya pajak yang telah diperhitungkan.
Sekretaris Perusahaan PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) Tony Rudianto mengklaim sejauh ini pihaknya tidak pernah melakukan keterlambatan baik serah terima maupun pembangunan.
“Aturan itu bukan hal baru. Cuma, kan, ada peraturan persyaratan pemasaran, syarat PPJB, kapan mulai, kapan AJB, itu yang akan spesifik yang kini sedang evaluasi,” katanya pada Kamis (20/8).
Baca Juga: Benny Tjokro: Akhir Agustus, Hanson akan menyerahkan restatement laporan keuangan
Memang diakui, bahwa bisa saja terdapat permasalahan terkait perizinan yang menyebabkan pembangunan maupun serah terima menjadi terlambat.
Setidaknya adanya aturan itu membuat ASRI harus mengkaji ulang terkait rencana dua proyek yang akan dilaksanakan di semester II 2019. “Kita lagi liat timing apalagi ada aturan baru, jadi rencana kapan mungkin harus mundur dulu,” tambah Tony.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
