Program Rumah Gratis Menteri Maruaran Mengganggu Bisnis Properti

Rabu, 20 November 2024 / 17:54 WIB

ILUSTRASI. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama pengusaha pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan (kiri) meresmikan pembangunan rumah gratis di Tangerang sebagai tanda dimulainya program 3 juta rumah.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang menggaungkan rumah gratis di awal masa jabatannya rupanya telah membawa dampak negatif terhadap penjualan rumah pada kuartal IV ini.

Langkah tersebut bikin bingung pengembang dan membawa dampak negatif terhadap penjualan. Sejak program rumah gratis mencuat, ada sekitar 30% calon konsumen yang melakukan pembatalan pengajuan pembelian rumah.

“Rumah gratis itu membingungkan pengembang. Banyak calon konsumen membatalkan booking setelah omongan rumah gratis itu. Dari 10 booking, ada 1-3 yang dibatalkan,” ungkap Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, Rabu (20/11).

Seperti diketahui, Menteri PKP meresmikan pembangunan 250 unit rumah gratis di lahan sela’s 2,5 hektare (ha) di Kabupaten Tangerang pada 1 November lalu. Proyek tersebut dibangun di lahan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses yang masih terafiliasi dengan Maruarar Sirait dan akan dibangun oleh Agung Sedayu Group.

Lahan hunian gratis itu disebut sebagai proyek percontohan program gotong royong 3 juta rumah. Maruaran mengatakan, rumah gratis yang dibangun diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki hunian, seperti guru, TNI/Polri, Aparatur Sipil Negera (ASN), milenial yang bergaji rendah, serta masyarakat penghasilan tidak tetap.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah juga mengeluhkan rencana Kementerian PKP untuk memberikan rumah gratis. Menurutnya, langkah itu sangat mengganggu industri properti, karena banyak MBR membatalkan rencana pembelian rumah setelah mendengar ada rumah gratis dari pemerintah.

Ia pun mendorong agar pemerintah segera mendetailkan segmentasi yang dituju untuk hunian gratis, hunian dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), rumah sederhana dan komersial agar tidak menimbulkan simpang siur dan salah persepsi di masyarakat.

“Simpang siur untuk rumah gratis dan mengganggu industri properti, pemerintah perlu klarifikasi. Jika pemerintah tidak mendetailkan khusus pemberian rumah gratis ini maka pengembang rumah subsidi akan bubar. Efeknya besar karena banyak masyarakat tidak jadi beli karena dengar rumah gratis,” ujarnya baru-baru ini.

Lebih lanjut, Junaidi juga menyoroti rencana pemerintah untuk memberikan rumah gratis untuk ASN, TNI, polri, dan guru MBR. Ia menilai sasaran itu tidak tepat karena kelompok itu bukanlah kalangan yang tidak mampu.

Ia bilang, pemerintah seharusnya memberikan rumah gratis terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan hunian yakni dengan penghasilan desil di bawah Rp 1 juta.

“Tidak benar kalau diberikan ke ASN, TNI, polri, guru karena mereka memiliki penghasilan, semestinya orang yang tidak mampu yang diberikan rumah gratis. Kalau pak Maruarar selalu bicara rumah gratis ini sesuatu yang tidak mungkin karena akan mematikan industri lainnya,” ucapnya.

Junaidi berharap agar Kementerian PKP bisa menjaga ekosistem perumahan yang sudah berjalan dengan baik. Pasalnya, alokasi APBN dan swasta tak mampu jika harus memenuhi pemberian rumah gratis.

Sementara, penjualan properti memasuki kuartal III 2024 tampak mengalami perlambatan meski insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% masih diperpanjang. Hal itu tercermin dari perkembangan kredit pemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA).

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), KPR/KPA perbankan per September hanya tumbuh 10,8% secara tahunan (year on year), melambat dari Agustus yang tumbuh 11,4%. Padahal, pada bulan Juni dan Juli, tercatat sumpat tumbuh di atas 14%