Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) terus berlanjut. Teranyar, Garuda telah mengimbau para kreditur untuk segera mendaftarkan klaim kewajiban usaha tercatat kepada Garuda pada tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Sebenarnya, periode pendaftaran klaim oleh kreditur Garuda tersebut berakhir pada hari ini (5/1). Sayangnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra enggan menyampaikan update atau membeberkan kreditur mana saja yang telah mengajukan klaim kewajiban utang kepada perusahaan pelat merah tersebut.
“Pengurus yang paling pas memberikan tanggapan. Data ada pada mereka,” ujar dia, Rabu (5/1).
Kontan.co.id mencoba menghubungi nomor Tim Pengurus PKPU Garuda. Namun, tidak ada tanggapan hingga tulisan ini dimuat.
Yang terang, proses pendaftaran administratif berupa penagihan kewajiban usaha tercatat dan penyertaan dokumen penunjang pada tahapan PKPU Sementara Garuda ini akan diikuti oleh proses pra-verifikasi yang akan berlangsung dari 6 Januari-18 Januari 2022 mendatang.
Baca Juga: Hingga 5 Januari 2022, Garuda Indonesia (GIAA) Himbau Kreditur Daftarkan Tagihan PKPU
Mengutip materi paparan publik Garuda pada Desember 2021, total utang Garuda telah mencapai US$ 9,8 miliar. Garuda juga memiliki lebih dari 800 kreditur.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai, proses pendaftaran klaim kewajiban usaha oleh kreditur ini pada dasarnya akan memudahkan Garuda dalam memetakan posisi kreditur sekaligus membuat prioritas dalam pembayaran utang-utangnya. Alhasil, diharapkan dapat tercipta solusi yang win-win solution bagi seluruh pihak.
“Memang ini tidak akan memuaskan seluruh kreditur, tapi skema ini diharapkan sudah bisa memberikan peta penyelesaian kreditur secara keseluruhan,” ungkap dia, Rabu (5/1).
Dia menambahkan, ke depannya Garuda perlu memastikan seluruh proses restrukturisasi utangnya berjalan sesuai rencana. Dengan posisi Garuda yang masih kesulitan keuangan, perusahaan ini tentu membutuhkan suntikan dana tambahan baik untuk memastikan arus kasnya tetap lancar maupun untuk modal kerja.
Jika memang pinjaman dalam bentuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih sulit direalisasikan untuk Garuda, maka opsi lain seperti mengundang investor strategis dapat dipertimbangkan. Hanya saja, hal ini bisa berdampak pada terdilusinya saham pemerintah di Garuda.
“Adanya dukungan tambahan injeksi capital ini bisa menjadi angin segar yang bisa meyakinkan kreditur atau lessor, sehingga proses renegosiasi dengan mereka dapat berjalan lebih mulus,” terang dia.
Di sisi lain, Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat menyebut, para kreditur Garuda sebenarnya juga mendapat kemudahan ketika diberikan ruang untuk mendatarkan klaim kewajiban usaha tercatat kepada Garuda.
“Justru Garuda nanti harus bisa meng-counter entah melalui proses perdamaian atau solusi cicilan, supaya kreditur tidak menyita aset yang dijadikan jaminan,” terang dia.
Ia melanjutkan, Garuda perlu memprioritaskan utang-utang jangka pendek dengan kreditur yang berasal dari dalam negeri. Sebab, baik Garuda maupun kreditur dalam negeri memakai sudut pandang hukum yang sama.
“Kalau utang luar negeri, hukumnya berbeda lagi. Ini proses negosiasinya lebih mudah diatur,” tuturnya.
Sementara menurut Toto, Garuda perlu memprioritaskan pelunasan utang kepada kreditur atau lessor terkait pesawat terlebih dahulu. Tanpa kesepakatan dari pihak tersebut, Garuda akan memiliki masalah dengan armada yang dioperasikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
