kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,14   10,84   1.19%
  • EMAS1.343.000 -0,81%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Proyek Cilamaya diundur, Pertamina lega


Minggu, 12 Oktober 2014 / 14:11 WIB
Proyek Cilamaya diundur, Pertamina lega
ILUSTRASI. Puncak Arus Balik 2 Lebaran 2023 Dimulai, Cek Jadwal Ganjil Genap, One Way Hari Ini


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ sedikit bisa bernafas lega setelah beberapa waktu lalu Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung memutuskan, proyek Pelabuhan Cilamaya, diundur sampai ada pemerintahan baru. 

"Kemarin Bapak Hatta itu sudah mau membangun, sudah dapat bantuan dari Jepang. Pak SBY sudah ke sana, PM-nya sudah datang ke sini. Udah mau dibangun, kami sudah deg-degan setengah mati waktu itu," ungkap Communication and Relations Manager PHE ONWJ, Donna M Priadi, kepada wartawan, Sabtu (11/10). 

Proyek Pelabuhan Cilamaya ini memang bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Donna mengatakan, bertepatan dengan kunjungan Direktur Hulu PT Pertamina, Muhamad Husen ke anjungan PHE ONWJ, ada kabar gembira dari Lapangan Banteng. 

"Pak CT bikin konpers di kantornya dan bilang, OK, Pelabuhan Cilamaya on hold. Kita tunggu sampai Presiden baru, pemerintah baru," imbuh Donna. 

Atas dasar keputusan CT itu, pihak PHE ONWJ berharap Presiden baru lebih mengerti bahwa lebih gampang mencari lokasi pelabuhan baru, ketimbang mencari sumur migas. Keputusan CT itu tentu cukup melegakan, sebab surat permohonan pemindahan lokasi Pelabuhan Cilamaya yang dilayangkan BP Migas pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, pada 2010 tidak mendapatkan respon. 

"Jadi, kami memang sudah melayangkan surat bahwa kami ada di sini. Tapi mereka jalan terus," sebut Donna. 

Menurut dia, menjadi pertanyaan besar ketika kepentingan Cilamaya bisa mengalahkan kepentingan migas. Meskipun disebutkan keuntungan dari Pelabuhan Cilamaya mencapai 700 juta dollar AS, namun seharusnya pemerintah berpikir soal ketahanan energi. 

"Mereka enggak tahu PLN-nya bagaimana, revenue yang didapat dari kami bagaimana. Tiap tahun kira-kira kami memberikan Rp 20-30 triliun dari migas. Jadi, aneh kalau pemerintah yang ingin membuat pelabuhan, yang mengganggu kami," ucap dia. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Success in B2B Selling Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×