kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Proyek kelistrikan 3516.000 MW terancam mandek


Senin, 16 Mei 2016 / 11:01 WIB
Proyek kelistrikan 3516.000 MW terancam mandek


Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Lagi-lagi, megaproyek kelistrikan terancam molor alias tak tuntas sesuai target tahun 2019. Sebab, hingga tahun kedua pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, masih banyak proyek listrik program 35.000 megawatt (MW) jalan di tempat.

Berdasarkan pemantauan Unit Pengendali Pembinaan Program Ketenagalistrikan (UP3KN), hingga Mei 2016 masih ada 16.000 MW belum dilelang. Jika ingin proyek listrik 35.000 MW tuntas tahun 2019, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) seharusnya sudah menyelesaikan seluruh lelang pada awal tahun ini.

Wakil Ketua UP3KN Kementerian ESDM, Agung Wicaksono menyatakan, mandeknya lelang 16.000 MW itu akibat PLN belum menyelesaikan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2019. Padahal RUPTL menjadi acuan pengadaan pembangkit.

Sudah begitu, PLN membatalkan lelang PLTU Jawa 5 di Banten berkapasitas 2.000 MW. Padahal proses lelangnya sudah berjalan sejak akhir tahun 2014. "Jika tender Jawa 5 diulang dari awal membutuhkan waktu, sehingga 2019 sulit tercapai," ungkapnya kepada KONTAN, Minggu (15/5).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengungkapkan, Presiden telah memanggil dirinya pekan lalu dan memerintahkan untuk mengevaluasi seluruh proyek listrik program 35.000 MW.

Evaluasi itu meliputi sisi kebijakan, proses penunjukan, tender, eksekusi, dan manajemen proyek. "Termasuk mengecek progres RUPTL PLN kenapa belum menyampaikan revisi," kata Sudirman kemarin.

Sudirman masih berharap, proyek ini bisa berjalan mulus sesuai target, semua pihak baik, PLN, perusahaan swasta, bersama-sama dengan regulator agar bisa berjalan satu arah.

"Kalau soal lahan kami tahu masalah itu dan terus dicari solusi. Soal izin juga sudah lebih cepat. Kini masalahnya di koordinasi antar semua pemangku kepentingan," kata Sudirman Said.

Untuk mengurai masalah ini, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengultimatum PLN segera menyerahkan revisi RUPTL, yang didalamnya memberi jatah PLN membangun 5.000 MW, dan menyerahkan 30.000 MW kepada swasta.

"Tanggal 20 Mei harus sudah diserahkan kalau tidak melanggar PP No 14 tahun 2012," kata dia.

Hanya, Direktur Utama PLN Sofyan Basir menolak tudingan PLN menjadi biang kerok masalah ini. Sofyan juga membantah tudingan UP3KN bahwa tender mandek. Ia menyatakan bahwa PLN sudah siap meneken jual beli setrum atawa power purchase agreement (PPA) dengan calon perusahaan penyedia pembangkit sekitar 15.000 MW-16.000 MW tahun ini.

"Sudah ada beberapa nama perusahaan yang masuk dalam PPA," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×