Reporter: Azis Husaini, Febrina Ratna Iskana, Mimi Silvia | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Perusahaan swasta pengelola pembangkit listrik atau independent power producer (IPP) mempertanyakan rencana pemerintah merevisi proyek setrum 35.000 megawatt (MW) dan memangkasnya menjadi 16.167 MW. Padahal, saat ini pengembang listrik swasta berharap bisa mendapatkan mega proyek setrum pemerintah ini.
Di mega proyek setrum 35.000 MW, perusahaan swasta mendapat jatah membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik 25.000 MW. Sementara perusahaan pelat merah PLN hanya akan mendapatkan jatah 10.000 MW.
Dengan adanya revisi target proyek setrum tersebut maka swasta bakal terpangkas.
Fazil Erwin Alfitri Direktur Utama PT Medco Power Indonesia berpendapat, di negara seluas Indonesia, sejatinya membutuhkan banyak pembangkit listrik. Apalagi rasio penduduk yang menikmati aliran listrik, atawa elektrifikasi nasional baru 84,35%. Artinya ada 15,65% penduduk belum menikmati listrik.
Karena itu Indonesia masih butuh pengembangan infrastruktur kelistrikan yang lebih besar. "Kalau cuma 16.167 MW itu tidak cukup untuk Indonesia pada 2019," ungkap dia kepada KONTAN, (7/9).
Ia menyarankan pemerintah terus meningkatkan rasio elektrifikasi agar tidak terjadi kekurangan setrum seperti yang terjadi sekarang. Pun demikian ia menyerahkan kebijakan kepada pemerintah dan akan tetap mendukung kebijakan tersebut. "Kami berniat ikut proyek 35.000 MW dengan membangun PLTG. Jadi ada beberapa proyek yang kami ikut berpartisipasi," ungkap dia.
Fazil percaya proyek setrum 35.000 MW banyak peminatnya, terutama dari swasta. Dengan banyaknya minat dari pengembang swasta, seharusnya pemerintah tertolong, sebab kewajiban untuk mencukupi kebutuhan listrik bagi masyarakat tidak harus membebani keuangan negara.
Medco Power mengklaim selama ini sudah membangun proyek PLTP Sarulla 330 MW, lalu PLTG Tanjung Uncang berkapasitas 76 MW di Batam. "Saat ini menunggu pasokan gas dari pemerintah, Oktober 2015 bisa operasi," ujar dia.
Jatah PLN berkurang
Sementara itu, Joko Pramono, Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk tak khawatir dengan kemungkinan perubahan proyek setrum pemerintah. PTBA fokus mengerjakan proyek yang telah mereka dapat. "Kami siap ikut tender, kami siap bangun sampai 4.400 MW, kami tetap fokus sesuai program dan strategi kami," ujar Joko kepada KONTAN, Senin (7/9).
Saat ini, PTBA tinggal menunggu langkah pemerintah, apakah segera menggelar tender atau penunjukan langsung di proyek setrum tersebut. "Keduanya PTBA sama-sama siap menggarap," ujar dia.
Saat ini PTBA, akan mulai groundbreaking PLTU 2x620 MW Mulut Tambang Sumsel 8. Selain itu, PTBA juga telah siap untuk meresmikan PLTU Banjar Sari 2x110 MW. Kalau tak ada aral melintang proyek ini bakal diresmikan pada 15 September 2015. "Kami juga mengikuti tender 2x600 MW dan 1x 600 MW di PLTU Sumsel 9 dan 10," ujar dia.
Sofyan Basir Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara mengungkapkan, dengan adanya perubahan target pemerintah, PLN yang semula mendapat jatah 10.000 MW di proyek 35.000 MW jatahya akan berkurang drastis. Sofyan memperkirakan jatah proyek yang akan di garapoleh PLN cuma sekitar 5.000 MW. "Direvisi menjadi 5.000 MW ini karena diperkirakan keuangan PLN yang tidak sanggup. Makanya kita minta tambah modal," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
