Reporter: Noverius Laoli | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan akhir-akhir ini telah menjadi perhatian nasional dan masyarkat internasional.
Perusahaan perkebunan dan kehutanan menjadi biang kerok yang dituding sebagai dalang dari kebakaran tersebut.
Tony Wenas, Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) mengatakan, pihaknya tahu bahwa sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya harus dijaga untuk keberlanjutan dari bisnis itu sendiri.
Ia bilang, perjalanan RAPP untuk menerapkan bisnis berkelanjutan, tidak terjadi dalam satu malam.
Sebab ia mengklaim RAPP sejak dari awal sudah berkomitmen mencegah kebakaran hutan.
Namun dalam perjalanan waku komitmen itu mengalami banyak pro dan kontra terjadi seperti maraknya kampanye hitam.
"Namun semua itu kami jadikan sebagai masukkan untuk terus memperbaiki model bisnis kami,” ujarnya, Rabu (7/10).
Tony bilang, untuk meningkatkan praktik bisnis yang berkelanjutan, RAPP juga terfokus pada peningkatan nilai masyarakat.
Tony mengklaim telah memperdayakan masyarakat di sekitar kawasan konsesi sebagai mitra binaan.
Mereka diberdayakan untuk menanam, memproduksi bibit dan sebagainya untuk peningkatan kesejahteraan.
Sejak 2008, RAPP berperan aktif menggandeng masyarakat untuk menjadi agen dalam menanggulangi masalah kebakaran lahan dengan memfasilitasi pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
MPA, merupakan kelompok swadaya masyarakat yang bertugas mengurangi risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta melakukan penanganan partisipatif bila terjadi bencana.
Tony juga mengingatkan, pemerintah perlu merevisi sejumlah peraturan seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
Ekonom Emil Salim meminta agar pelaku usaha perlu mengadopsi konsep bisnis berkelanjutan yang terfokus kepada keseimbangan antara people, profit and planet (P3) untuk mengurangi persoalan kerusakan lingkungan seperti bencana kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi selama hamir 18 tahun di Indonesia.
Emil mengatakan, keseimbangan sisi ekonomi yang dicerminkan dalam profit, sisi sosial adalah people dan sisi lingkungan berupa planet akan mengurangi berbagai persoalan kerusakan lingkungan yang banyak dikeluhkan dunia internasional.
Menurutnya, saat ini, dunia sepakat mengadopsi Sustainable Development Goals (SDG) untuk periode 2015-2030.
"Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini untuk menggantikan Millennium Development Goals (MDG) yang sudah kadaluarsa," ujar Emil.
Sinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Kadin menambahkan, pelaku usaha sangat menyadari penting untuk menjalankan usahanya dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek ekologis, sosial maupun ekonomi.
Ketiga pertimbangan itu dimasukkan ke dalam setiap komponen kegiatan usaha untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
