RDMP Balikpapan Diresmikan, Impor Solar Mulai Dihentikan Tahun Ini

Senin, 12 Januari 2026 / 18:32 WIB

ILUSTRASI. RDMP Balikpapan (pertamina/RDMP Balikpapan)

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BALIKPAPAN. Peresmian proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Kilang Balikpapan yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menjadi alasan kuat Indonesia menghentikan impor solar.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pihaknya telah resmi mulai menghentikan impor solar tahun ini, setelah RDMP beroperasi.

"Mulai tahun ini saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar. Kalau ada yang masuk bulan ini atau bulan depan, itu sisa impor 2025,” kata Bahlil ditemui di agenda peresmian RDMP di Balikpapan, Senin (12/1/2026).

Bahlil bilang, melalui RDMP dengan nilai investasi US$ 7,4 miliar atau setara dengan Rp 123 triliun ini, Indonesia dinilai mampu memenuhi kebutuhan solar dalam negeri tanpa harus melakukan impor.

Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, Indonesia akan surplus 4 juta ton solar dan menghasilkan produk kualitas Euro V yang dinilai menghasilkan emisi lebih rendah. Adapun, kapasitas kilang juga meningkat dari 260.000 menjadi 360.000 barel minyak mentah per hari.

Disisi lain, Bahlil bilang RDMP dengan Fasilitas Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Complex ini juga akan menghasilkan beberapa produk seperti bensin, LPG hingga Propilena (propylene), sebagai bahan dasar utama untuk membuat plastik.

Khusus untuk bensin, Bahlil bilang RDMP akan meningkat pasokan sekitar 5,8 juta kiloliter bensin. Dengan tambahan tersebut, produksi bensin domestik naik dari sekitar 14 juta kiloliter menjadi hampir 20 juta kiloliter per tahun.

"Impor kita sekarang kan 24 juta kiloliter karena produksi dalam negeri kita 14 juta. Dengan penambahan 5,8 maka total produksi dalam negeri kita itu mencapai hampir 20 juta kiloliter. Jadi sisa impor kita itu kurang lebih sekitar tinggal 18-19 juta kiloliter," jelas Bahlil.

Selain meningkatkan kapasitas kilang, Bahlil juga bilang akan terus mendorong proses mandatori B40 atau bahan bakar solar yang mengandung campuran 40% biodiesel (Bahan Bakar Nabati dari kelapa sawit) dan 60% solar fosil, hingga mencapai B50.

"Solar itu kan programnya sama dengan biodiesel sekarang, B40. Nah untuk kemandirian energi, strateginya adalah kita meningkatkan lifting, tapi juga kita harus mampu melakukan inovasi dengan program-program nabati lainnya," kata dia.

Kebijakan ini dikaitkan dengan strategi bahan baku nabati lainnya yaitu Etanol, yaitu mandatori etanol E10 hingga E20. Skema etanol ditujukan untuk menekan ketergantungan impor BBM secara bertahap.

“Ke depan kita akan bikin mandatory E10 sampai E20 supaya ketergantungan kepada impor bisa kita kurangi perlahan-lahan,” ucap Bahlil.

Program E10–E20 direncanakan berjalan pada 2027–2028 dengan pembangunan fasilitas produksi di sejumlah wilayah. Bahan baku berasal dari jagung, singkong, tebu, dan komoditas lain yang melibatkan masyarakat serta membuka lapangan kerja baru.

Di sisi regulasi, pemerintah menegaskan prioritas produk dalam negeri untuk bensin RON 92, RON 95, hingga RON 98.
Adapun, penghentian impor solar dilakukan bertahap berdasarkan spesifikasi.

Khusus solar CN 48 impor telah dihentikan mulai awal tahun ini. Sementara solar CN 51 atau solar industri disetop penuh mulai semester II-2026.