Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Rencana Lotte Group asal Korea Selatan yang akan berinvestasi di bisnis bioskop masih terbentur Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka bagi Penanaman Modal Asing. Dalam Perpres tersebut, sektor bioskop masih dinyatakan sebagai sektor tertutup untuk para investor asing.
Pemerintah menyatakan tengah bersiap merevisi peraturan yang kondang disebut dengan daftar negatif investasi (DNI) itu. Dalam revisi ini, porsi investasi asing di sektor bioskop akan diperbesar.
Saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) sedang mengatur besaran porsi investasi tersebut. "Kami sedang membicarakan agar sektor bioskop terbuka untuk asing, sehingga asing bisa masuk," kata Ukus Kuswara, Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Kemparekraf kepada KONTAN, kemarin (16/11).
Ukus mengatakan, pembahasan agar investor asing dapat memiliki saham mayoritas di perusahaan pengelola usaha bioskop tidaklah mudah. Pemerintah misalnya, perlu mengadakan pembicaraan terlebih dahulu dengan para pengusaha bioskop lokal. Alasannya, pemerintah ingin mengutamakan kepentingan pengusaha lokal di bisnis bioskop. "Kami ingin mendapatkan solusi terbaik, win-win solution," tandas Ukus.
Proses revisi DNI di sektor bioskop kian penting setelah perusahaan asal Korea Selatan, Lotte, berencana membuka 100 unit bioskop di Indonesia tahun depan. Saat ini, peraturan menyebutkan, 100% saham perusahaan pengelola bioskop harus dikuasai pengusaha lokal. Apabila DNI tak direvisi, rencana Lotte sulit terealisasi.
Direktur Perfilman Kemenparekraf Syamsul Lussa mengakui, sejatinya Lotte sudah siap untuk investasi langsung di Indonesia, namun Lotte masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah. "Mereka sudah mengadakan pembicaraan dan sudah melakukan studi. Cuma memang aturan ini kan belum selesai," imbuh Syamsul.
Melalui revisi DNI ini, pemerintah berniat membuka porsi bagi asing menjadi 49%, sementara porsi lokal tetap lebih besar, yakni 51%. Saat ini pembahasan revisi DNI masih belum mengalami perkembangan yang berarti di Kemparekraf. Pasalnya, Kemparekraf saat ini masih berfokus membahas soal pembukaan investasi di sektor distribusi film.
Kata Syamsul, pembahasan revisi DNI di Kemparekraf selesai tahun ini dan diajukan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Kami akan bicara di forum yang melibatkan pengusaha lokal, lalu kami ajukan ke BKPM. Nanti BKPM yang menyusun drafnya," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
