Apindo:Pertumbuhan 5,11% Tak Angkat Sektor Riil, PR Pemerintah 2026 Tekan Biaya Usaha

Reporter: Leni Wandira | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kalangan dunia usaha menilai tantangan pemerintah pada 2026 bukan sekadar menjaga laju pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar mendorong penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% memang relatif stabil secara makro, namun belum merata ke seluruh sektor.

“Sejumlah sektor strategis dan industri padat karya masih tumbuh di bawah rata-rata nasional, bahkan ada yang mengalami kontraksi. Artinya, PR kita adalah memastikan 2026 menjadi tahun penguatan fondasi ekonomi riil, bukan hanya stabilitas agregat,” ujar Shinta kepada Kontan, Rabu (11/2/2026).

Menurut Apindo, hambatan utama penciptaan lapangan kerja berasal dari faktor domestik, terutama tingginya biaya berusaha. 

Baca Juga: Kadin dan Apindo Ungkap Persiapan Pengusaha Merespons Permintaan Ramadan - Idulfitri

Biaya logistik Indonesia masih sekitar 14% terhadap produk domestik bruto (PDB), harga energi dan listrik industri lebih mahal dibanding negara pesaing seperti Vietnam, sementara suku bunga pinjaman berada di kisaran 8%–14%, lebih tinggi dari rata-rata negara ASEAN-5.

Di sisi lain, perubahan regulasi ketenagakerjaan dan pengupahan yang relatif sering membuat perencanaan biaya jangka menengah-panjang menjadi lebih sulit bagi pelaku usaha.

“Kombinasi biaya tinggi dan rigiditas regulasi inilah yang paling memengaruhi keputusan ekspansi dan penyerapan tenaga kerja baru,” kata Shinta.

Terkait komitmen pemberantasan korupsi, Apindo menilai langkah pemerintah memperkuat tata kelola patut diapresiasi karena berdampak langsung pada kepercayaan investor. Namun, dunia usaha menilai persoalan utama masih terletak pada implementasi di lapangan.

“Proses perizinan masih panjang, dokumen berlapis, dan koordinasi pusat-daerah belum sepenuhnya sinkron. Reformasi prosedural perlu berjalan lebih cepat,” ujarnya.

Apindo menilai penguatan sistem perizinan melalui PP 28/2025 sudah menjadi langkah awal, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapan di daerah, termasuk penguatan sistem OSS dan penerapan standar layanan (service level agreement/SLA) yang disiplin.

Baca Juga: Dunia Usaha Blak-Blakan Hasil Pertemuan dengan Prabowo

Untuk mendorong pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja pada 2026, Apindo mengusulkan empat agenda utama. Pertama, deregulasi yang berkelanjutan hingga level teknis dan daerah agar tidak menciptakan beban ekonomi tambahan. 

Kedua, penurunan biaya ekonomi secara struktural, terutama logistik, energi, dan pembiayaan. Ketiga, penguatan daya beli kelas menengah yang dalam beberapa tahun terakhir terus menyusut. 

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta konsistensi kebijakan ketenagakerjaan agar kenaikan biaya input sejalan dengan produktivitas.

“Tanpa konsumsi yang kuat dan berkelanjutan, ekspansi industri akan terbatas,” kata Shinta.

Apindo menilai 2026 berpotensi menjadi fase konsolidasi menuju ekspansi ekonomi yang lebih solid, dengan catatan pembenahan domestik berjalan seiring dengan stabilitas makro.

“Dengan deregulasi yang konsisten, struktur biaya yang lebih efisien, dan penguatan daya beli masyarakat, target pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja bisa menjadi fondasi pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan,” pungkas Shinta.

Baca Juga: Apindo: Dampak Konflik AS - Venezuela Terbatas, Tapi Pengusaha Mesti Waspada

Selanjutnya: Hasyim Sebut Gejolak Pasar Saham Buat Prabowo Geram, Ini Respons BEI

Menarik Dibaca: Hujan Ekstrem Landa Provinsi Ini, Cek Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (12/2)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News