Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan total kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW) di 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih masih menghadapi tantangan. Salah satunya terkait pendanaan.
Menurut Direktur Eksekutif Insitute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, Indonesia bisa saja mendapat bantuan pendanaan dari lembaga keuangan, tidak hanya dari dalam, tapi juga luar negeri. Namun, agar mendapatkan pendanaan proyek yang diajukan harus feasible, atau layak untuk dilaksanakan.
"Kalau pendanaan, proyek ini bisa didanai oleh lembaga keuangan, tapi kan harus feasible. Itu tantangannya," ungkap Fabby kepada Kontan, Rabu (7/8/2025).
Baca Juga: Target PLTS 100 GW untuk Kopdes Merah Putih Berimbas Positif ke Industri Panel Surya
Disisi lain, dalam pendanaan PLTS 100 GW, menurutnya Indonesia bisa menggunakan sistem kombinasi. Seperti pendanaan dari Danantara atau PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang dikombinasikan dengan pembiayaan dari Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Eurasia (EDB), hingga Asian Development Bank (ADB).
"Bisa bikin financing khusus. Nanti ambil dari World Bank, EDB, atau ADB. Kemudian kombinasi dari APBN yang dikelola Danantara atau PT SMI," ungkapnya.
Karena target pembangunan PLTS berada di KMP, Fabby bilang, para anggota koperasi juga bisa ambil bagian dalam kepemilikan PLTS ini.
"Dia (masyarakat) ikut jadi pemilik saham untuk pembangkit ini lewat kooperasinya, lewat KPM ini. Di akhir, mereka akan dapat return dari beroperasinya PLTS ini," ungkap dia.
Baca Juga: Pemerintah akan Bangun PLTS 100 GW di 80.000 Kopdes Merah Putih
Jika melihat target 100 GW, dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Maka per tahun, perlu ada pembangunan 20 GW PLTS, agar mencapai target dalam lima tahun mendatang.
Yang harus dipikirkan kemudian adalah Battery Energy Storage System (BESS) sebagai tempat penyimpanan daya dari PLTS tersebut. Baik pengembangan dalam negeri maupun melalui investasi asing.
Fabby menyebut, saat ini dalam kerjasama Indonesia melalui Indonesia Battery Corporation (IBC), Aneka Tambang Tbk (Antam) bersama Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd (CBL), produksi baterai dalam negeri baru mencapai 15 gigawatt hour (GWh).
"Itu baru yang sama CATL, belum yang lain nanti. Jadi ya kalau ada pasar di dalam negeri (kebutuhan PLTS) tentunya nanti produsen storage lain juga bisa masuk ke Indonesia," ungkapnya.
Asal tahu saja, dalam dokumen yang dipaparkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Permintaan pembangunan PLTS pada 80.000 KPM ini diungkap langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nantinya, industri baterai listrik dalam negeri diarahkan untuk mendukung program prioritas ini.
Dalam dokumen, biaya yang diprediksi akan dikeluarkan untuk pembiayaan PLTS ini adalah US$ 1 juta setiap indeks 1 megawatt. Sentra PLTS Kabupaten ditarget memiliki PLTS dengan daya 20 GW. Sehingga target 100 GW membutuhkan biaya sekitar US$ 100 miliar atau setara dengan Rp 1.269 triliun (asumsi kurs US$ 1 = Rp 16.292,3).
Selanjutnya: Cek Spesifikasi dan Harga Chery Tiggo Cross Semua Varian per Agustus 2025
Menarik Dibaca: Ini Rekomendasi Infused Water untuk Diet yang Bantu Turunkan Berat Badan Anda
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
