Reporter: Filemon Agung | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan ada 30 kontraktor migas yang menikmati relaksasi penundaan setoran dana Abandonment Site Restoration (ASR).
Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih menjelaskan, insentif ini sedianya ditawarkan kepada 43 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) namun hanya 30 KKKS yang mengajukan penerimaan relaksasi di tahun 2020 ini.
Adapun, para KKKS sebelumnya elakukan evaluasi kemampuan finansial keuangan perusahaan secara mandiri.
Baca Juga: Pertamina lakukan efisiensi dan jaga produksi migas agar kinerja kian baik
“Total pencadangan dana ASR pada Semester I 2020 yang diberikan relaksasi mencapai US$ 26 juta dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2020 nilai total pemberian relaksasi dana ASR akan mencapai US$ 66,6 juta,” kata Susana dalam keterangan resmi, Rabu (10/9).
Susana menambahkan, pemberian insentif sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas finansial KKKS. Para KKKS juga diharapkan mampu mencapai target produksi yang ditetapkan.
Sekedar informasi, SKK Migas di tahun ini mengajukan sembilan insentif ke pemerintah meliputi penundaan dana ASR dan insentif perpajakan.
Susana menerangkan, saat ini pengajuan insentif tersebut masih dalam proses pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait yang berwenang. SKK Migas berharap agar kebijakan pemberian insentif kepada KKKS mampu meningkatkan gairah investasi utamanya di hulu migas.
Baca Juga: Dikabarkan jajaki pinjaman US$ 3 miliar, apa kata Pertamina?
"Per Agustus 2020, angka investasi di hulu migas mencapai US$ 6,12 Miliar atau 44% dari target tahun 2020. Besarnya investasi di industri hulu migas tentunya akan mendorong terciptanya multiplier effect di tengah beratnya kondisi ekonomi saat ini. Kami berharap industri ini mampu memberikan dukungan bagi perekonomian daerah dan pelaku usaha, utamanya di sekitar wilayah operasi hulu migas,” jelas Susana.
Sekedar informasi, Insentif lain yang disetujui yakni terkait penghapusan PPN LNG yang baru-baru ini telah diberikan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang diteken pada 24 Agustus 2020.
Selanjutnya: Saat new normal, konsumsi BBM di Karawang Bekasi nyaris balik ke kondisi normal
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
