Reporter: Herlina KD | Editor: Edy Can
JAKARTA. Langkah untuk mendorong semua perkebunan kelapa sawit di Indonesia memenuhi syarat-syarat pelestarian lingkungan terus jalan. Kini, Kementerian Pertanian akan segera melakukan uji coba penerapan berbagai ketentuan dalam Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada 20 perusahaan perkebunan sawit.
Ke-20 perusahaan tersebut antara lain PT Rea Kaltim Plan, PTPN XIII, PTPN III, PTPN V, PT Ivomas Tunggal, PTPN VI, PT Sime Indo Agro, PT Sumber Indah Perkasa, dan PT Gunung Sejahtera.
Ada beberapa parameter ketentuan ISPO. Parameter itu antara lain meliputi perizinan, manajemen perkebunan, penerapan pedoman teknik budidaya dan pengelolaan kelapa sawit, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.
Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi menerangkan, uji coba penerapan ISPO terhadap 20 perusahaan ini berlangsung mulai tahun ini. "Pada Maret 2012 ISPO ini akan diterapkan untuk seluruh perkebunan sawit di Indonesia," ujar Bayu saat acara Persiapan Uji Lapang ISPO di Jakarta Jum'at (4/2).
Bayu berharap, pada tahun 2012 nanti, seluruh perkebunan sawit sudah menjalani proses audit ISPO. Harapannya, seluruh proses audit dan sertifikasi tersebut selesai pada tahun 2014.
Menurut Bayu, tenggat waktu 2014 untuk audit harus cukup. Sebab, mulai tahun 2015, banyak negara akan menetapkan syarat pembelian minyak sawit harus memiliki sertifikat sustainable palm oil.
Toh, uji coba ISPO ini tampaknya tidak menghadapi masalah. Pasalnya, menurut Bayu, sebagian perusahaan kelapa sawit di Indonesia sudah mengikuti sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Biaya agar ditekan
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyatakan Gapki mendukung penuh pelaksaan ISPO ini. Toh, selama ini dia mengklaim anggota Gapki sudah menerapkan prinsip perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Bedanya, sekarang panduannya sudah lebih komplet. "Makin cepat diterapkan akan makin bagus," ungkap Joko.
Meski begitu, Joko mengharapkan agar biaya yang dikenakan untuk mengurus sertifikasi ISPO tersebut tidak terlalu mahal. Menurut Joko, saat ini tarif RSPO sekitar US$ 20-US$ 25 per hektare. "Saya berharap tarif ISPO bisa lebih murah," kata Joko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
